oleh Rani Yumita

Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Jenderal Soedirman

KEBUMEN -Dalam perekonomian Indonesia, industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah menduduki posisi yang strategis. Pengembangan ekonomi lokal UMKM menjadi salah satu cara dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Turut pula memperkenalkan produk unggulan daerah melalui pemasaran UMKM. (lebih…)

,

GOMBONG, Kebumen24.com – Mendengar kata janur masyarakat sudah tidak asing lagi dengan daun yang satu ini. Janur sudah telah menjadi bagian kehidupan yang tak terpisahkan. Sangat bisa dimengerti, Karena pelimpah daun muda berwarna kuning keputihan ini merupakan tanaman tropis dari pohon kelapa yang tumbuh subur di setiap penjuru bumi Pertiwi. (lebih…)

KEBUMEN, Kebumen24.com – Adanya Perpu No 1 Tahun 2020 yang telah ditetpakan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di nilai memiliki banyak kelemahan. Bahkan Perpu tersebut dapat membobol keuangan negara tanpa dapat dijerat hukum.
Hal itu disampaikan langsung oleh Advokat PERADI dan sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Dr Muh Khambali SFil SH MH, melalui keterangan Pres rilisnya, Jumat 11 April 2020, di Kebumen.

 “Perpu No 1 Tahun 2020 perlu kita waspadai. Karena dalam asal 27 ayat 1, 2 dan 3 bisa dimanfaatkan oleh penyelundup hukum untuk membobol uang negara tanpa bisa dijerat oleh hukum,” ujar Dr Muh Khambali.

 
Dijelaskanya, bahwa dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan. Selain itu kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, yang meliputi bidang pembiayaan, stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, ini merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

‘’ Artinya dalam pasal tersebut menentukan bahwa segala uang yang dikeluarkan adalah biaya ekonomi, sehingga bukan merupakan kerugian Negara,’’imbuh Khambali.

Sementara dalam ayat 2 menyatakan, anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan lainnya, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga semua pejabat keuangan memiliki kekebalan hukum.
Selain itu, dalam ayat 3 berbunyi segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Untuk itu semua kebijakan keuangan yang dikeluarkan berdasarkan Perpu tersebut bukan merupakan objek gugatan di PTUN.
Dalam penjelasan umum, Perpu ditetapkan berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, bahwa kondisi kegentingan memaksa dalam rangka penetapan Perpu. Antara lain karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Terlebih UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau UU yang ada tidak memadai.
Disisi lain, kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa memerlukan waktu cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian dan harus segera diselesaikan.

“Saya mencermati Perpu ini persis laiknya omnibus law, yaitu peraturan baru yang sengaja dibuat untuk menggantikan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Karena bersifat omnibus law, Perpu ini akan menjadi satu-satunya rujukan, mengalahkan peraturan yang ada sebelumnya. Dengan begitu makanPerpu ini menjadi UU Sapu Jagad, karena kelahirannya menyapu jagad raya UU sebelumnya,” pungkasnya. (K24/THR)
 

By Imam Satibi
DALAM pengamatan fenomenal terdapat dua respon besar dalam mensikapi bencana non alam pandemi Coronavirus (Covid-19). Masyarakat terbelah dalam dua kelompok yakni fatalis dan kelompok progresif.
Secara garis besar kedua kelompok itu dapat tergambar dalam deskripsi berikut;
Pertama, kelompok yang mensikapi Coronavirus sebagai sebuah malapetaka. Kelompok ini umumnya bersifat fatalis dan mengembalikan urusan semata pada takdir Ilahi. Kelompok ini terkesan religius namun tidak siap hidup dengan risiko yang ada.
Kelompok ini banyak dimiliki oleh orang-orang agamawan tekstual dan umumnya juga kelompok zona nyaman yakni kelompok profesional dan praktisi. Kelompok ini sangat tidak biasa menghadapi zona tidak nyaman dan sangat tidak siap dengan perubahan yang terjadi.
Mereka hanya berharap krisis Corona segera berakhir dan dunia akan kembali seperti pra-Covid. Sehingga yang dilakukan lebih banyak pasrah dan menunggu.
Respon kedua adalah kelompok intrepreneurship yakni kelompok yang lebih memandang Covid-19 dari perspektif opportunity. Kelompok ini sibuk menyiapkan terobosan baru post covid-19 terutama dari perspektif bisnis.
Kelompok ini menilai bahwa Corona suatu tragedi yang menuntut dan memaksa perubahan peradaban baru yang memberikan peluang peluang baru post Covid-19. Post Covid merupakan era telah ditemukanya vaksin yang membebaskan manusia dari virus Corona.
Dunia akan menuntut suatu yang berbeda dengan zaman pra covid. Kelompok ini dimiliki anak muda yang kreatif yang terbiasa dengan think out the box atau zona tidak nyaman. Mereka berkeyakinan bahwa akan ada kompetisi besar dalam pasca covid terutama dalam sumber daya manusia, teknologi dan bisnis.
Selain itu kelompok ini berasumsi bahwa derajat hidup manusia sangat peka terhadap keselamatan hidup dan pola hidup sehat serta pola pergaulan social distancing. Properti baru mendukung kebutuhan kenyamanan itu akan menjadi paradigma baru pola bisnis.
Demikian pola layanan menuntut segalanya lebih ketat dalam kualitas hidup. Semua akan dituntut bukan hanya kualitas standar dalam segala hal kehidupan sebagaimana pra Covid-19. Orang akan sangat selektif atau filter dalam berteman, memilih properti yang mendukung kehidupanya.
Gaya hidup yang berubah, cenderung individual, subyektif memaksa beralih dari panggung dan framing sosial yang semu ke eksistensi personality. Dari fenomena ini kita bisa mengambil hikmahya bahwa corona dipastikan berdampak tidak hanya perubahan sektor ekonomi melainkan eksistensi diri manusia.
Kelompok progresif akan cenderung bisa melewati krisis corona sesuai apa yang mereka proyeksikan. Kendati berdampak sistemik dan sosial bagi kelompok ini mampu diformulasikan dengan jawaban yang sesuai zamannya. Kelompok ini akan menjadi leader dalam kehidupan ketimbang kelompok pertama.
Pola pemikiran yang rasional, logis dan kuat dalam agama akan menghegemoni ke depan. Mereka selalu optimistis di balik covid-19 menyimpan optimisme baru yang harus disiapkan secara dini baik dari sisi konsep maupun model dan strategi.
Misalkan pendidikan post covid tentunya akan mengalami perubahan pada strategi belajar mengajar. Demikian dalam sektor keagamaan yang akan lebih menuntut kesolehan individual dan kontekstual. Dalam sektor ekonomi dipastikan akan mengalami perubahan model bisnis.
Kita harus mengakui bahwa di dunia ini hanya ada satu yang tidak berubah yakni perubahan itu sendiri. Perubahan merupakan kodrat sunatulloh yang tidak bisa dilawan. Perubahan itu merupakan suatu keniscayaan yang alamiah. Kita tidak perlu berlebihan berpangku pada eksistensi yang status quo terutama dalam tradisi pemikiran dan peradaban.
Semoga perubahan post covid berpihak ke kita semua. Amin Amin Ya Robbal ‘Alamin. (Dr H Imam Satibi MPdI adalah Rektor IAINU Kebumen)

ALIAN, Kebumen24.com- Informasi merupakan hak masyarakat untuk menerima kebenaran dari informasi yang disajikan. Untuk itu tugas dari insan pers adalah menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta serta menjunjung tinggi demokrasi.
Pada Hari Pers Nasional yang diperingati pada 9 februari 2019 di harapkan para jurnalis bisa memberikan informasi yang akurat dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Hal itu yang di sampaikan oleh Ketua Forum Santri Indonesia Cabang Kebumen Gus Fachrudin Achamad An Nawawi, Minggu 9 Februari 2020 Saat di temui di Ponpes Alhasani Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kebumen. Dirinya berpesan kepada Insan Pers,  di zaman keterbukaan pada saat ini agar selalu menyajikan informasi akurat dan benar, serta bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini memberikan hak informasi yang benar kepada masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Kebumen.

 “Di era keterbukaan saat ini insyan pers harus bisa menyajikan informasi yang akurat dan benar serta bisa dipertanggungjawabkan hal ini merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar terutama di Kabupaten Kebumen,”ucapnya.

Lebih jauh Gus Fachru juga meminta kepada insan pers untuk menyajikan informasi yang mendidik atau edukatif kepada masyarakat dan juga memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta bisa menjunjung tinggi demokrasi di era keterbukaan saat ini.

“Memberikan informasi yang mendidik di masyarakat dan juga memperjuangkan kebenaraan dan keadilan serta memnjunjung tinggi demokrasi hal ini menjadi tugas para jurnalis di era keterbukaan saat ini,”pesannya. (K24/T)

Foto Istimewa : Dosen Fakulitas Hukum UP45 Yogyakarta DR. H. Muh. Khambali, SFil, SH

KEBUMEN, Kebumen24.com – Akhir tahun 2019, Kebumen dinyatakan menjadi daerah termiskin di Jawa Tengah. Hal itu menuai keprihatinan banyak pihak. Menurut Dosen Fakulitas Hukum UP45 Yogyakarta DR. H. Muh. Khambali, SFil, SH, mengatakan, hal itu karena mismanajemen dan  kekeliruan pengelolaan.

”Saya melihat dana pengentasan kemiskinan cukup besar, dan ada di beberapa OPD. Namun karena dikelola secara parsial jadinya tidak tepat sasaran,”kata Khambali, Minggu (29/12/019) melalui sambungan telepon.

Menilik penanganan bencana ada BPBD, penanganan pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat. Maka jika penanganan pengentasan kemiskinan dikelola secara terpadu akan tepat sasaran dan teratasi. Namun yang terlebih penting ada penanganan pengentasan kemiskinan harus terbebas dari korupsi dan kepentingan politik sesaat. Seperti dikaitkan dengan Pilkada misalnya.

Lanjut Khambali, namun konsep akan tinggal konsep jika government will, kemauan penguasa, kemauan penyelenggara negara tidak mendukung untuk mengimplementasikannya. Kelemahan kultur di kalangan kita adalah sesiapa yang menduduki jabatan mendadak ia seakan-akan menjadi ahli, superior, sehingga tidak sudi mendengar pihak lain. Kelemahan negeri ini terletak pada hukum dan penegakannya.

“Pendek kata, konsep saya adalah penyelenggara negara, baik eksekutuf, legislatif, dan  yudikatif, serta LSM-LSM bersikap secara berkeadilan bermartabat untuk mengentaskan kemiskinan. Berkeadilan bermartabat adalah sikap nguwongke wong, memanusiakan manusia,”jelasnya.

Lebih jauh ia menuturkan. Agar tidak menjadi kabupaten gagal, Mulai sekarang dan seterusnya, maka Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat. Karena rakyat adalah pemegang daulat. Selain itu, dirinya meyakini, jika pemerintah kebumen mensikapi kemiskinan layaknya seperti menghadapi sebuah bencana, maka dapat dipastikan kemiskinan dapat diatasi.

“Sebenarnya dengan dinobatkan sebagai kabupaten termiskin nomor 1 di Jawa Tengah, itu sudah merupakan bencana. Tapi saya tidak tahu jika apakah kemiskinan “dipelihara” untuk menggaet anggaran dari pusat? Wallahu a’lam,”ungkapnya.

Terlebih jika melihat Bupati Kebumen merupakan seorang kyai, dirinya tentu tidak yakin jika bupati berniat demikian.

“Tapi saya tidak tahu pejabat yang lainnya menyikapinya bagaimana.’ bukan “saya tidak yakin beliau” tapi “saya yakin beliau tidak,”pungkas Khambali.

Foto : Ustadz Asyhari Muhammad Al Hasani 

Sementara itu, saat temui secara terpisah, Pengasuh Pondok Pesantren Alhasani Ustadz Asyhari Muhammad Al-Hasani mengungkapkan, sebenarnya angka pengangguran di Kebumen bisa dikatakan rendah, namun fakta kemiskinan cukup tinggi. Menurutnya hal itu dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah kepada nasib masyarakat. khususnya seperti upah kerja buruh tani masalnya, untuk Kabupaten Kebumen sendiri tergolong masih sangat rendah atau hanya kisaran 300 sampai 500 ribu per bulan.

“Upah segitu mana cukup buat kebutuhan mereka? Dan mirisnya lagi Kebumen banyak ditemukan  yang kaya masih mengaku miskin, dan akhirnya yang benar benar miskin bertambah miskin,’ ujar Ustad Gus Hari.

Untuk itu, dirinya berharap, pemerintah harus lebih peka dan peduli terhadap nasib masyarakatnya.

“ Coba sekali kali turun ke bawah,lihat kondisi yang dirasakan masyarakat. jangan hanya mau turun kemasyarakat saat menjelang pilkada saja. Itu sama saja hanya dengan tebar pesona namanya”imbuh Gus Hari.

Sementara itu, pada sebelumnya, Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz sudah meminta maaf kepada masyarakat Kebumen soal kemiskinan. Bupati Yazid menyampaikan, waktu tersisa pada masa kepemimpinannya bakal diupayakan sepenuhnya untuk menuntaskan kemiskinan. Sejumlah upaya pun tengah dilakukan Pemkab dan akan dieksekusi atau dilaksanakan pada tahun 2020. Harapannya, pada tahun 2021, Kebumen akan mentas dari kemiskinan. (K24/TH)