KEBUMEN, Kebumen24.com – Suasana berbeda mewarnai Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa se-Kecamatan Ayah yang digelar di kawasan wisata Pantai Pecaron, Desa Srati, Kecamatan Ayah, Rabu (17/6/2026). Berlatarkan panorama pantai selatan yang indah, forum tersebut menjadi ajang evaluasi, silaturahmi, sekaligus penyamaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan pemerintah desa dalam memperkuat pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Distapang), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Dinas Sosial P3A, Camat Ayah, serta jajaran Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Ayah.
Sebelum memimpin rapat koordinasi, Bupati terlebih dahulu meninjau kondisi dan penataan kawasan wisata Pantai Pecaron yang saat ini tengah berkembang sebagai salah satu destinasi unggulan di wilayah selatan Kebumen. Kawasan tersebut kini telah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas penginapan yang berada di tepi pantai.
Bupati Lilis mengapresiasi potensi besar yang dimiliki Pantai Pecaron, namun mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai faktor utama dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata.
“Alhamdulillah, pemandangan di Pantai Pecaron ini sangat bagus dan potensinya besar. Sebagai objek wisata yang baru berkembang, promosi harus terus digencarkan. Namun yang paling utama adalah menjaga kebersihan. Jika kawasannya bersih, indah, dan nyaman, tentu pengunjung akan merasa betah sehingga jumlah wisatawan dapat terus meningkat,” ujar Bupati.
Dalam arahannya saat rakor berlangsung, Bupati Lilis menegaskan terdapat tiga program prioritas yang saat ini menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kebumen, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada sektor pengentasan kemiskinan, Bupati meminta seluruh pemerintah desa secara rutin melakukan pembaruan data warga miskin agar berbagai program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Sementara itu, terkait penguatan ekonomi desa, pemerintah desa didorong untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa pada kegiatan-kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat yang turut berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Saya masih cukup sering menerima berbagai aduan masyarakat melalui WhatsApp pribadi. Karena itu saya meminta seluruh jajaran pemerintah desa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Kecamatan Ayah dinilai memiliki potensi pembangunan yang sangat lengkap. Selain dikenal dengan kawasan wisata pantai dan gua, wilayah ini juga memiliki potensi besar di sektor kelautan, pertanian, kehutanan, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Sejumlah kepala desa turut menyampaikan aspirasi terkait kondisi akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata strategis, termasuk jalur menuju objek wisata Gua Jatijajar yang dinilai mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPUPR Kebumen, Joni Hernawan, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen terus meningkatkan komitmen pembangunan infrastruktur melalui penambahan alokasi anggaran penanganan jalan.
Menurutnya, anggaran perbaikan jalan yang sebelumnya berada di kisaran Rp51 miliar, meningkat menjadi Rp138 miliar pada tahun anggaran 2025 atas arahan dan prioritas Bupati Kebumen. Pada tahun anggaran 2026, alokasi tersebut kembali meningkat hingga mencapai lebih dari Rp170 miliar guna mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Joni juga memastikan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Ayah telah masuk dalam perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan akan mendapatkan penanganan secara bertahap pada semester kedua tahun 2026.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen membuka ruang koordinasi bagi pemerintah desa yang ingin mengusulkan peningkatan jalan poros desa melalui skema Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK), dengan tetap melalui mekanisme verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya membahas infrastruktur, rakor juga menyinggung perkembangan proses perizinan pemanfaatan kawasan hutan untuk program KDKMP yang hingga kini masih dalam tahap koordinasi bersama pihak Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.(k24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
