KEBUMEN, Kebumen24.com – Pertemuan rutin bulanan yang mempertemukan seluruh kepala desa di Kecamatan Klirong kali ini berlangsung berbeda. Agenda silaturahmi yang digelar di kediaman Kepala Desa Klegenwonosari, Jumat (31/7/2026), mendapat perhatian khusus dengan hadirnya Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan yang diikuti para kepala desa dari 24 desa se-Kecamatan Klirong tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi antar-pemerintah desa, sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan di wilayah masing-masing.
Dalam sambutannya, Bupati Lilis menegaskan bahwa kehadirannya tidak datang seorang diri. Ia sengaja mengajak para kepala dinas agar setiap persoalan yang disampaikan pemerintah desa dapat langsung memperoleh penjelasan teknis tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.
“Meskipun acara ini santai dan tidak formal, saya membawa kepala dinas. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung terjawab. Tentu banyak harapan masyarakat, ada yang bisa segera dilaksanakan dan ada pula yang membutuhkan proses. Nanti kepala dinas akan menjelaskan secara teknis,” ujar Lilis.
Bupati juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus membangun sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Menurutnya, pembangunan akan berjalan lebih efektif apabila setiap tingkatan pemerintahan menjalankan perannya secara optimal.
Selain itu, Lilis turut memberikan motivasi kepada desa-desa yang belum memiliki kendaraan operasional. Ia mendorong pemerintah desa untuk aktif mengikuti Lomba Desa karena selain menjadi ajang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kompetisi tersebut juga membuka peluang memperoleh hadiah berupa mobil operasional apabila memenuhi seluruh persyaratan penilaian.
Sesi dialog berlangsung interaktif. Beragam persoalan yang dihadapi desa disampaikan langsung kepada Bupati dan jajaran OPD.
Kepala Desa Bumiharjo, misalnya, mengangkat persoalan penanganan sampah sekaligus mengusulkan pengadaan kontainer sampah bagi desanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan anorganik.
“Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik dapat dijual kembali. Untuk pengadaan kontainer, terus terang belum bisa kami penuhi. Bahkan di wilayah Kota Kebumen saja beberapa kontainer sudah ditarik,” jelasnya.
Selain persoalan sampah, mayoritas kepala desa juga menyampaikan usulan terkait pembangunan dan perbaikan jalan poros desa.
Menanggapi laporan kerusakan struktur di bawah Jembatan Kali Lukulo yang berada di perbatasan Desa Muktisari dan Kedungwinangun, Bupati memastikan akan segera menyampaikan kondisi tersebut kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, terkait keterbatasan ruang belajar PAUD di Desa Tambakprogaten, Lilis meminta pemerintah desa segera mengajukan proposal resmi kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) dengan tembusan kepada dirinya agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kebumen, Joni Hernawan, memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan teknis yang disampaikan para kepala desa.
Menjawab pertanyaan mengenai ruas jalan di utara Pasar Bodo, Desa Jogosimo, yang masih menyisakan sekitar 50 meter belum diperbaiki, Joni menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan disengaja, melainkan karena batas kontrak pekerjaan hanya sampai pada titik tersebut.
“Kami akan mengecek kembali apakah ruas tersebut memungkinkan dikerjakan tahun ini atau dialokasikan pada tahun depan,” katanya.
Mengenai pengelolaan sampah, Joni yang pernah menjabat di Dinas Lingkungan Hidup mengajak desa-desa menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan mengembangkan bank sampah seperti yang telah berhasil diterapkan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, maupun Kelurahan Panjer.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara instan karena seluruh usulan harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran APBD.
“Saat ini pembahasan Rancangan APBD Tahun 2027 sedang berlangsung. Jika usulan belum masuk dalam tahapan tersebut, maka kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun 2028,” jelasnya.
Joni menambahkan, sejumlah ruas jalan telah masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, di antaranya ruas Kedungwinangun–Bendogarap serta lanjutan ruas Soka–Klirong dengan prioritas pada titik-titik kerusakan berat di wilayah Dorowati.
Ia juga mengingatkan bahwa usulan pembangunan jalan desa harus diajukan sebelum penetapan RKPD. Beberapa usulan pada tahun sebelumnya bahkan telah melalui proses evaluasi sehingga seluruh desa diminta memahami mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Menutup sesi dialog, Joni memaparkan peningkatan alokasi anggaran infrastruktur jalan selama masa kepemimpinan Bupati Lilis Nuryani.
Ia menyebutkan, pada awal tahun 2025 anggaran pembangunan jalan hanya sekitar Rp51 miliar. Namun melalui APBD Perubahan meningkat menjadi Rp160 miliar, kemudian kembali naik menjadi Rp170 miliar pada APBD Tahun 2026.
Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mempercepat perbaikan infrastruktur secara bertahap di seluruh wilayah.
“Ketika pembangunan dilakukan di satu wilayah, daerah lain tentu juga berharap mendapatkan prioritas. Namun yang terpenting, komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur setiap tahun tetap berjalan,” pungkas Joni.(K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
