KEBUMEN, Kebumen24.com – Gelombang kritik terhadap kinerja dan arah kebijakan publik di Kabupaten Kebumen mengemuka dalam aksi unjuk rasa yang digelar puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kebumen di depan Pendopo Kabumian dan Kantor DPRD Kebumen, Senin (15/6/2026).
Tak sekadar membawa spanduk dan berorasi, mahasiswa mengangkat sejumlah isu yang dinilai menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari kemiskinan, kekerasan seksual, kerusakan lingkungan, pemerataan pembangunan, hingga transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Aksi tersebut menyita perhatian warga karena tuntutan yang disampaikan tidak hanya mengkritisi kebijakan nasional, tetapi juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program KDMP. Mereka juga menyerukan pentingnya menjaga supremasi sipil serta memastikan institusi TNI dan Polri tetap menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi.
Namun sorotan paling tajam justru diarahkan pada persoalan daerah. Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana pembangunan yang selama ini dilakukan mampu menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Kebumen.
Kemiskinan Tak Boleh Hanya Menjadi Statistik
Ketua PC PMII Kabupaten Kebumen, Syarif Hidayatullah, menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa hanya diukur melalui angka-angka laporan atau capaian administratif.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton. Kami ingin hadir sebagai bagian dari kontrol sosial dan mitra kritis pemerintah. Persoalan kemiskinan harus dilihat dari kondisi riil masyarakat, bukan hanya angka statistik,” tegasnya di hadapan massa aksi.
PMII menilai masih terdapat kesenjangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di wilayah pinggiran dan kelompok masyarakat rentan yang belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan.
Kekerasan Seksual dan Lingkungan Jadi Perhatian
Selain kemiskinan, mahasiswa juga menyoroti kasus kekerasan seksual yang dinilai masih membutuhkan penanganan lebih komprehensif.
Mereka meminta pemerintah memperkuat sistem perlindungan korban, mulai dari pendampingan hukum, layanan psikologis, hingga proses pemulihan pascakejadian.
Di sisi lain, isu lingkungan hidup turut masuk dalam daftar tuntutan. PMII mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Transparansi Dapur MBG Dipertanyakan
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam aksi tersebut adalah terkait informasi mengenai kepemilikan atau keterkaitan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pihak tertentu, termasuk yang dikaitkan dengan Bupati Kebumen.
Mahasiswa meminta adanya keterbukaan informasi kepada publik untuk menghindari munculnya spekulasi dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menurut PMII, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang menggunakan anggaran dan fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Mahasiswa Kecewa Tak Bertemu Bupati
Massa aksi sebenarnya berharap dapat menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Bupati Kebumen. Namun harapan tersebut tidak terwujud karena kepala daerah sedang menjalankan agenda kedinasan di luar daerah.
Kondisi itu memunculkan kekecewaan di kalangan peserta aksi. Mereka menilai dialog langsung dengan pemimpin daerah merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami berharap bisa berdialog langsung dengan Bupati. Meski demikian, kami akan terus mengawal berbagai isu yang kami sampaikan hingga ada tindak lanjut yang jelas,” kata Syarif.
Wabup: Pembangunan Dapur MBG Butuh Modal Besar
Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah.
Menanggapi isu dapur MBG, Zaeni menjelaskan bahwa pada awal pelaksanaan program nasional tersebut diperlukan investasi yang cukup besar untuk membangun fasilitas dapur yang memenuhi standar operasional.
Menurutnya, keterlibatan pihak yang memiliki kemampuan permodalan menjadi salah satu faktor yang mempercepat tersedianya sarana pendukung program tersebut.
“Saat program MBG mulai berjalan, pembangunan dapur membutuhkan modal yang besar. Karena itu ada pihak-pihak yang berinisiatif membantu mempercepat penyediaan fasilitas tersebut,” jelas Zaeni.
Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci jumlah maupun kepemilikan dapur MBG yang menjadi sorotan mahasiswa. Pemerintah daerah, kata dia, akan menampung seluruh masukan yang disampaikan untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
Alarm bagi Pemerintah
Aksi PMII menjadi gambaran bahwa kalangan mahasiswa masih menempatkan diri sebagai kelompok yang aktif mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik.
Di tengah berbagai capaian pembangunan yang diklaim pemerintah, mahasiswa mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan, kekerasan seksual, transparansi program publik, dan keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya selesai.
Tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut dapat menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada target administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat secara nyata.
Dengan semakin kuatnya partisipasi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan, harapan terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik menjadi tuntutan yang semakin sulit untuk diabaikan.(K24/ILHAM).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
