Prihatin, Kebumen Dinobatkan Menjadi Kabupaten Termiskin Se-Jawa Tengah

Foto Istimewa : Dosen Fakulitas Hukum UP45 Yogyakarta DR. H. Muh. Khambali, SFil, SH

KEBUMEN, Kebumen24.com – Akhir tahun 2019, Kebumen dinyatakan menjadi daerah termiskin di Jawa Tengah. Hal itu menuai keprihatinan banyak pihak. Menurut Dosen Fakulitas Hukum UP45 Yogyakarta DR. H. Muh. Khambali, SFil, SH, mengatakan, hal itu karena mismanajemen dan kekeliruan pengelolaan.

”Saya melihat dana pengentasan kemiskinan cukup besar, dan ada di beberapa OPD. Namun karena dikelola secara parsial jadinya tidak tepat sasaran,”kata Khambali, Minggu (29/12/019) melalui sambungan telepon.

Menilik penanganan bencana ada BPBD, penanganan pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat. Maka jika penanganan pengentasan kemiskinan dikelola secara terpadu akan tepat sasaran dan teratasi. Namun yang terlebih penting ada penanganan pengentasan kemiskinan harus terbebas dari korupsi dan kepentingan politik sesaat. Seperti dikaitkan dengan Pilkada misalnya.

Lanjut Khambali, namun konsep akan tinggal konsep jika government will, kemauan penguasa, kemauan penyelenggara negara tidak mendukung untuk mengimplementasikannya. Kelemahan kultur di kalangan kita adalah sesiapa yang menduduki jabatan mendadak ia seakan-akan menjadi ahli, superior, sehingga tidak sudi mendengar pihak lain. Kelemahan negeri ini terletak pada hukum dan penegakannya.

“Pendek kata, konsep saya adalah penyelenggara negara, baik eksekutuf, legislatif, dan yudikatif, serta LSM-LSM bersikap secara berkeadilan bermartabat untuk mengentaskan kemiskinan. Berkeadilan bermartabat adalah sikap nguwongke wong, memanusiakan manusia,”jelasnya.

Lebih jauh ia menuturkan. Agar tidak menjadi kabupaten gagal, Mulai sekarang dan seterusnya, maka Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat. Karena rakyat adalah pemegang daulat. Selain itu, dirinya meyakini, jika pemerintah kebumen mensikapi kemiskinan layaknya seperti menghadapi sebuah bencana, maka dapat dipastikan kemiskinan dapat diatasi.

“Sebenarnya dengan dinobatkan sebagai kabupaten termiskin nomor 1 di Jawa Tengah, itu sudah merupakan bencana. Tapi saya tidak tahu jika apakah kemiskinan “dipelihara” untuk menggaet anggaran dari pusat? Wallahu a’lam,”ungkapnya.

Terlebih jika melihat Bupati Kebumen merupakan seorang kyai, dirinya tentu tidak yakin jika bupati berniat demikian.

“Tapi saya tidak tahu pejabat yang lainnya menyikapinya bagaimana.’ bukan “saya tidak yakin beliau” tapi “saya yakin beliau tidak,”pungkas Khambali.

Foto : Ustadz Asyhari Muhammad Al Hasani

Sementara itu, saat temui secara terpisah, Pengasuh Pondok Pesantren Alhasani Ustadz Asyhari Muhammad Al-Hasani mengungkapkan, sebenarnya angka pengangguran di Kebumen bisa dikatakan rendah, namun fakta kemiskinan cukup tinggi. Menurutnya hal itu dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah kepada nasib masyarakat. khususnya seperti upah kerja buruh tani masalnya, untuk Kabupaten Kebumen sendiri tergolong masih sangat rendah atau hanya kisaran 300 sampai 500 ribu per bulan.

“Upah segitu mana cukup buat kebutuhan mereka? Dan mirisnya lagi Kebumen banyak ditemukan yang kaya masih mengaku miskin, dan akhirnya yang benar benar miskin bertambah miskin,’ ujar Ustad Gus Hari.

Untuk itu, dirinya berharap, pemerintah harus lebih peka dan peduli terhadap nasib masyarakatnya.

“ Coba sekali kali turun ke bawah,lihat kondisi yang dirasakan masyarakat. jangan hanya mau turun kemasyarakat saat menjelang pilkada saja. Itu sama saja hanya dengan tebar pesona namanya”imbuh Gus Hari.

Sementara itu, pada sebelumnya, Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz sudah meminta maaf kepada masyarakat Kebumen soal kemiskinan. Bupati Yazid menyampaikan, waktu tersisa pada masa kepemimpinannya bakal diupayakan sepenuhnya untuk menuntaskan kemiskinan. Sejumlah upaya pun tengah dilakukan Pemkab dan akan dieksekusi atau dilaksanakan pada tahun 2020. Harapannya, pada tahun 2021, Kebumen akan mentas dari kemiskinan. (K24/TH)