JAKARTA, Kebumen24.com – Pemerintah tengah mengkaji pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite. Kebijakan ini diarahkan agar subsidi energi lebih tepat sasaran dan tidak banyak dinikmati masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi tinggi.
Pembahasan mengenai rencana tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan, wacana tersebut bukan mengenai kenaikan harga Pertalite. Pemerintah justru sedang mencari mekanisme agar subsidi diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah membatasi akses Pertalite bersubsidi bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Kedua kelompok tersebut merupakan 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi berdasarkan pemetaan sosial ekonomi.
“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10,” ujar Purbaya.
Meski demikian, pembatasan Pertalite belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme, sistem pendataan, serta kesiapan teknis agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara bertahap.
Purbaya menyebut, pemerintah membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk mempertimbangkan kesiapan sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero).
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dari kelompok ekonomi atas nantinya berpotensi diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Selain tingkat kesejahteraan, pemerintah juga mempertimbangkan jenis kendaraan sebagai salah satu indikator dalam pembatasan BBM bersubsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, subsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Menurutnya, penggunaan BBM bersubsidi oleh kelompok ekonomi atas menunjukkan masih adanya penyaluran subsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Bahlil bahkan mencontohkan kendaraan mewah sebagai salah satu pertimbangan yang dapat digunakan dalam kebijakan pembatasan.
Dengan demikian, apabila kebijakan ini nantinya diterapkan, penentuan penerima Pertalite bersubsidi tidak hanya berdasarkan data sosial ekonomi, tetapi juga dapat mempertimbangkan karakteristik kendaraan yang digunakan.
Pemerintah berharap penataan tersebut mampu membuat subsidi energi lebih efektif, sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Sumber: Kompas.com, 13 Agustus 2026.
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
