KEBUMEN, Kebumen24.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kebumen menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Pendopo Kabumian dan Kantor DPRD Kabupaten Kebumen, Senin (15/6/2026). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut menyuarakan berbagai persoalan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah, mulai dari kemiskinan, isu lingkungan, hingga tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Kebumen.
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada level nasional, PMII mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, mengembalikan supremasi sipil, serta menempatkan Polri dan TNI sesuai fungsi dan kewenangannya.
Sementara itu, pada tingkat daerah, PMII meminta Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menegakkan demokrasi yang lebih bermakna, menuntaskan persoalan kemiskinan, memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, memberikan pendampingan yang serius kepada korban kekerasan seksual, serta memastikan pembangunan berjalan secara merata di seluruh wilayah.
Ketua PC PMII Kabupaten Kebumen, Syarif Hidayatullah, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara generasi muda dengan para pengambil kebijakan.
“Demo hari ini kami ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa melalui ruang diskusi yang bermakna antara pemuda, pelajar, dan mahasiswa dengan pemangku kebijakan karena kita bagian dari penentu kebijakan,” ujar Syarif di sela aksi.
Menurutnya, sejumlah persoalan di Kebumen membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait kemiskinan yang dinilai tidak cukup hanya dipaparkan melalui angka statistik, tetapi juga harus dibuktikan dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Selain itu, PMII juga menyoroti tingginya angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen. Mahasiswa menilai pemerintah perlu memperkuat upaya penanganan dan pendampingan terhadap korban agar kasus serupa dapat diminimalkan dan korban mendapatkan perlindungan yang maksimal.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung isu kepemilikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan Bupati Kebumen. PMII meminta adanya keterbukaan informasi terkait persoalan tersebut guna menghindari munculnya spekulasi dan polemik di tengah masyarakat.
Mahasiswa berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati Kebumen. Namun, harapan tersebut belum terwujud karena kepala daerah sedang menjalankan agenda kedinasan di luar daerah. Kondisi itu membuat peserta aksi mengaku kecewa karena tidak dapat berdialog langsung dengan bupati.
“Hari ini kami tidak berhasil bertemu Bupati Kebumen karena katanya sedang ada perjalanan dinas. Kami sedikit kecewa karena suara aspirasi kami tidak didengar langsung oleh beliau. Ke depan kami akan terus berupaya menyampaikan aspirasi sampai kami bisa bertemu dengan beliau secara langsung,” kata Syarif.
Meski demikian, aspirasi mahasiswa diterima oleh Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah. Menanggapi isu kepemilikan dapur MBG, Zaeni menjelaskan bahwa pada awal pelaksanaan program nasional tersebut dibutuhkan investasi dan modal yang cukup besar untuk membangun fasilitas dapur di daerah.
“Terkait kepemilikan dapur MBG milik Bupati Kebumen, pada awal dulu MBG sebagai program nasional di tiap daerah perlu membangun dapur. Nah, membangun dapur ini perlu modal yang cukup besar. Salah satu yang memiliki modal adalah bupati. Dari situ bupati atau suaminya, Pak Fuad, ingin bertanggung jawab dan terpanggil untuk membantu mempercepat pembangunan dapur MBG di daerah,” jelas Zaeni.
Meski memberikan penjelasan tersebut, Zaeni mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah dapur MBG yang dimiliki maupun dikelola pihak terkait. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditampung dan menjadi bahan pembahasan bersama para pemangku kepentingan.
“Saya mewakili pemerintah daerah menampung semua aspirasi mahasiswa, baik isu di daerah maupun nasional. Nanti akan kami bahas bersama stakeholder dan aspirasi nasional akan kami sampaikan ke atas,” ujarnya.
Zaeni juga menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, kalangan mahasiswa perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan program-program pemerintah karena memiliki kapasitas intelektual dan perspektif yang dapat memperkaya kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. PMII menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat serta mendorong terwujudnya ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan generasi muda. (K24/Ilham)
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
