KEBUMEN, Kebumen24.com – Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) Triwulan I Tahun 2026 di Rumah Berdaya, Kompleks Pendopo Kabumian, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pembangunan sekaligus memastikan arah kebijakan tetap tepat sasaran.
Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas kinerja di awal tahun. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan ke depan menuntut kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Di tengah kondisi global yang memengaruhi daya beli masyarakat, setiap kebijakan harus tepat sasaran. Saya instruksikan efisiensi anggaran secara ketat, serta memilih program prioritas yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Selain efisiensi, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menekankan agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan guna menghindari potensi pelanggaran hukum.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah, mengingatkan bahwa Rakor POP tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tanpa makna. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Target memang harus tercapai, tetapi yang lebih penting adalah dampaknya bagi warga. Jangan sampai ini hanya menjadi ‘drama’ administratif tanpa hasil nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kebumen, Aden Andri Susilo, memaparkan realisasi anggaran per 31 Maret 2026. Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah tercatat sebesar Rp41,33 miliar dari target Rp238,53 miliar. Retribusi daerah mencapai Rp56,52 miliar dari pagu Rp305,24 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp9,82 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1,98 miliar.
Dari sisi belanja, Belanja Operasi menjadi yang tertinggi dengan realisasi 20,79 persen atau Rp428,35 miliar. Sementara itu, Belanja Modal masih rendah di angka 2,14 persen (Rp6,62 miliar), dan Belanja Transfer sebesar 7,17 persen (Rp45,31 miliar).
Dalam laporan kinerja OPD, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mencatat capaian tertinggi dengan 64,67 persen, disusul Kecamatan Prembun sebesar 40 persen. Di sektor kesehatan, UPTD RSUD dr. Soedirman mencatatkan serapan pendapatan sebesar 20,63 persen atau senilai Rp26,6 miliar.
Menutup paparannya, Kepala BPKPD mendorong seluruh OPD untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat realisasi anggaran pada triwulan berikutnya, dengan tetap mengedepankan prinsip ketepatan waktu, efisiensi, dan akuntabilitas.(k24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
