Lima Mesin Partai Mulai Dipanaskan, Ketua DPC PDIP Kebumen : Tak Berpengaruh di Tubuh PDIP

KEBUMEN, Kebumen24.com- Menjelang kontestasi Pilkada 2020, suhu perpolitikan di Kebumen mulai menghangat dengan dibentuknya sekretariat bersama (Sekber) yang didalamnya terdapat lima partai politik yakni PKB, Golkar, Gerindra, PAN dan PPP. Namun, PDIP menganggap hal tersebut dinilai tidak berpengaruh pada partai besutan Megawati Soekarno Putri.

Ketua DPC PDIP Kebumen Saiful Hadi menjelaskan, pembentukan Sekber bukanlah suatu beban dalam menghadapi pemilihan kepala daerah mendatang. Meski demikian, dirinya tetap menghormati sikap politik apa yang dilakukan kelima partai itu.

“Kami hormati sikap politik. Tapi tak berpengaruh di tubuh PDI Perjuangan,” jelasnya, saat dikonfirmasi kebumen24.com Selasa 14 Januari 2020.

Menurutnya, saat ini PDIP lebih memilih fokus terhadap prosesi penjaringan bakal calon yang satu langkah lagi akan menentukan sosok atas rekomendasi yang diputuskan oleh DPP.

“Kebetulan kami juga tidak diajak jadi ya tidak tahu targetnya apa dan calonnya siapa. Kami tinggal menunggu keputusan rekomemdasi DPP setelah tahapan fit and proper test di DPD, yang jelas kami pegang teguh mekanisme partai,” ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, kelima parpol yang memiliki 29 kursi di DPRD Kebumen tersebut membentuk Sekber di Jalan Kapten Piere Tendean 57 Kutosari Kebumen pada Senin 13 Januari 2020. Selain itu, koalisi partai yang diberi nama ‘Kebumen Lebih Baik’ juga akan membuka penjaringan dan mengusung calon di Pilkada 2020.

Pada kesempatan itu, kegiatan nampak dihadiri oleh masing-masing ketua partai, diantaranya, ketua DPD Golkar Dra. Hj. Halimah Nurhayati, H. Muhsinun dari PPP, H. Agung Prabowo dari Gerindra, Bagus Setiawan dari PAN serta H. Zaeni Miftah dari PKB.

Ditemui terpisah, Politikus senior PDIP Kebumen Heru Budiyanto angkat bicara menanggapi hal tersebut. Menurutnya, pembentukan Sekber serta deklarasi merupakan hal biasa dikancah perpolitikan. Terlebih dalam menyambut hajat Pilkada.

“Saya menyebutnya Kaupus, itu kumpulnya politikus partai politik. Memang sudah biasa dan bukan sesuatu yang baru. Saya kira secara politis baik saja,” terangnya.

Heru menyebut, hasil dari komunikasi politik lima parpol tidak dapat dikatakan suatu koalisi. Sebab, ia berkeyakinan kelima parpol itu belum mendapat restu dari pucuk pimpinan.

“Intinya bukan koalisi, karena tidak ada legal standing yang kuat, karena di kabupaten tidak bisa MoU seperti itu. Saya lebih condong itu sebuah dagelan politik atau jogedan politik,” tuturnya. (K24/Hfd)