JAKARTA, Kebumen24.com – Kantor Urusan Agama (KUA) selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai lembaga pencatat pernikahan umat Islam. Namun di balik fungsi tersebut, tersimpan sejarah panjang dan peran strategis yang kerap luput dari perhatian publik.
KUA sejatinya merupakan salah satu pranata keagamaan tertua di Indonesia. Embrio lembaga ini telah muncul sejak masa peralihan dari era kerajaan ke kolonial Hindia Belanda, berkembang pada masa pendudukan Jepang, hingga menguat pasca kemerdekaan pada era 1950-an.
Pada awal 2024, perhatian terhadap KUA sempat kembali mencuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggagas agar KUA menjadi pusat layanan keagamaan untuk semua agama. Wacana ini memicu diskusi luas di kalangan akademisi dan tokoh agama, sekaligus mengingatkan publik akan pentingnya peran KUA yang lebih luas dari sekadar urusan pernikahan.
Dari Kolonial hingga Pendudukan Jepang
Pada masa kolonial Belanda, urusan keagamaan berada di bawah kendali pemerintah kolonial melalui lembaga seperti Kantoor Adviseur voor Inlandsche Zaken. Fungsi utamanya bukan pelayanan, melainkan kontrol terhadap kehidupan keagamaan masyarakat pribumi.
Perubahan signifikan terjadi saat pendudukan Jepang pada 1942. Pemerintah Jepang membentuk lembaga bernama Shumubu, yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal KUA. Lembaga ini dijadikan jembatan antara pemerintah Jepang dan umat Islam Indonesia, sekaligus alat politik untuk meraih dukungan mayoritas penduduk.
Direktur pertama Shumubu adalah Kolonel Horie Choso. Dalam perkembangannya, peran lembaga ini semakin strategis, terutama ketika dipimpin oleh tokoh ulama besar, Hasyim Asy’ari.
Peran Ulama dalam Perjuangan
Di bawah kepemimpinan Hasyim Asy’ari yang didampingi Wahid Hasyim, KUA tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi sarana perjuangan kemerdekaan.
Pada periode ini, lahir berbagai inisiatif penting, seperti pembentukan organisasi Islam Masyumi, penguatan struktur keagamaan di daerah, hingga program pelatihan ulama yang melibatkan tokoh-tokoh besar nasional.
Strategi para ulama saat itu cenderung adaptif—secara lahiriah bekerja sama dengan Jepang, namun secara substansial memperkuat posisi umat Islam dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Pasca Kemerdekaan hingga Penyempitan Peran
Memasuki era 1950-an, KUA berkembang dengan struktur yang lebih luas hingga tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan sempat mengelola urusan agama non-Islam di beberapa daerah.
Namun seiring waktu, peran KUA mengalami penyempitan. Lembaga ini lebih dikenal hanya di tingkat kecamatan dan identik dengan layanan pencatatan nikah. Padahal, KUA memiliki fungsi yang jauh lebih luas, termasuk konsultasi keagamaan, mediasi konflik, hingga pengelolaan wakaf.
Revitalisasi Menuju Masa Depan
Upaya mengembalikan peran strategis KUA mulai digencarkan pemerintah melalui program revitalisasi sejak 2021. Program ini menekankan transformasi KUA menjadi pusat layanan keagamaan yang inklusif dan modern.
Melalui kebijakan seperti PMA No. 34 Tahun 2016 dan KMA No. 758 Tahun 2021, KUA kini memiliki berbagai layanan tambahan, mulai dari bimbingan keluarga, data keagamaan, hingga transformasi digital pelayanan publik.
Sejarah panjang KUA menunjukkan bahwa lembaga ini bukan sekadar pencatat pernikahan, melainkan bagian penting dari perjalanan bangsa—mulai dari alat politik kolonial, sarana perjuangan ulama, hingga institusi pelayanan masyarakat modern.
Menghidupkan kembali kesadaran akan sejarah tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat peran KUA ke depan sebagai garda terdepan layanan keagamaan di Indonesia.
Sumber: Artikel lengkap dapat dibaca di Islami.co:
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
