PemerintahanSOSIAL

Tinjau Rumah Penerima Program BSPS di Gombong: Wamen PKP Dorong Percepatan Penanganan RTLH di Kebumen

818
×

Tinjau Rumah Penerima Program BSPS di Gombong: Wamen PKP Dorong Percepatan Penanganan RTLH di Kebumen

Sebarkan artikel ini
Wamen PKP Fahri Hamzah berbincang dengan Bupati Kebumen di rumah penerima program BSPS di Desa Sidayu, Gombong, Sabtu (19/7/2025). Rumah bambang kini lebih layak dan sehat berkat program bedah rumah pemerintah. (Foto: Kebumen24.com)

GOMBONG, Kebumen24.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Kebumen, Sabtu (19/7/2025), dengan meninjau langsung rumah warga penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidayu, Kecamatan Gombong.

Usai diterima oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan Wakil Bupati Zaeni Miftah di Pendopo Kabumian, Wamen Fahri melihat secara langsung hasil perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah direnovasi melalui program BSPS.

Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Bambang, penerima manfaat BSPS. Rumah yang sebelumnya berdinding bilik dan berbahan kayu kini telah berubah menjadi hunian layak dengan struktur yang kokoh.

“Semua yang diperbaiki adalah rumah tidak layak huni. Rumah-rumah yang masih dari bilik, kayu, atau dabag, menjadi prioritas kami,” jelas Sarwono, Koordinator Program BSPS Kabupaten Kebumen.

Rumah Bambang berukuran 5,5 meter x 9 meter. Dalam perbaikannya, juga dibangun MCK (Mandi, Cuci, Kakus), yang menjadi syarat penting rumah sehat.

“Alhamdulillah, saya sangat terbantu. Terima kasih atas program bantuan bedah rumah ini,” ucap Bambang haru.

Sarwono menjelaskan bahwa skema BSPS bersifat swadaya, artinya penerima bantuan turut berkontribusi, baik dalam bentuk tenaga maupun konsumsi bagi pekerja. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp21,8 juta, terdiri dari:

  • Rp1,8 juta untuk administrasi dan pelatihan,
  • Rp2,5 juta langsung untuk pemilik rumah,
  • Rp17,5 juta untuk material bangunan.

“Penggunaan dana harus sesuai peruntukannya. Tidak boleh dialihkan ke hal lain,” tegas Sarwono.

Program BSPS tahun 2025 diperkirakan akan aktif pertengahan tahun ini. Namun, Sarwono memastikan program ini merupakan komitmen tahunan pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak dan backlog perumahan.

Data Pemkab Kebumen menunjukkan masih ada 13.660 unit RTLH dan sekitar 5.287 unit backlog. Oleh karena itu, Pemkab telah mengajukan usulan penanganan RTLH untuk Tahun Anggaran 2026 ke Kementerian PKP.

Bupati Lilis Nuryani berharap kehadiran Wamen PKP memberikan dukungan nyata terhadap penanganan RTLH dan pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui program seperti BSPS maupun skema Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dalam pernyataan sebelumnya di Pendopo Kabumian, Wamen Fahri Hamzah memaparkan tiga fokus utama kementerian:

  1. Renovasi 2 juta rumah per tahun, khususnya di desa melalui BSPS.
  2. Restorasi 1.000 kawasan pesisir.
  3. Pengurangan backlog 10 juta unit melalui pembangunan rumah vertikal di kawasan padat.(k24/*).

Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.