Soroti RTLH dan Backlog, Wamen PKP Fahri Hamzah Dorong Akselerasi Perumahan di Kebumen

KEBUMEN, Kebumen24.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen pada Sabtu (19/7/2025). Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta penyelesaian backlog perumahan yang masih menjadi tantangan serius di Bumi Beriman.

Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 13.660 unit RTLH dan 5.287 unit backlog perumahan di Kabupaten Kebumen. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan intervensi kebijakan pembangunan perumahan secara masif dan terarah.

Kehadiran Wamen Fahri disambut hangat oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Wakil Bupati Zaeni Miftah, serta mantan Bupati Kebumen Mohamad Yahya Fuad, bertempat di Pendopo Kabumian. Turut hadir sejumlah tokoh penting, seperti Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng Boedyo Darmawan, unsur Forkopimda, Kepala BP3KP Wilayah III, serta perwakilan dari Bank Jateng dan BTN Cabang Kebumen.

“Kunjungan ini menjadi kehormatan sekaligus semangat baru bagi kami dalam mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman,” ujar Bupati Lilis dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Kebumen mengusulkan program bantuan pembangunan rumah baru dan perbaikan RTLH untuk Tahun Anggaran 2026. Salah satu inisiatif unggulan adalah skema Kredit Bangun Rumah di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian. Dua prototipe rumah sederhana ditawarkan, yakni tipe 22 seharga Rp88,5 juta dan tipe 30 senilai Rp100,2 juta.

Bupati Lilis juga mengusulkan agar harga rumah subsidi di Kebumen dapat diturunkan di bawah Rp100 juta, mengingat status Kebumen sebagai salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah. Selain itu, ia berharap pembangunan rumah subsidi bisa dilakukan di atas tanah milik sendiri, bukan semata-mata melalui pengembang.

Dalam forum tersebut, Pemkab juga menyerahkan secara langsung usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 kepada Wamen.

Wamen Fahri menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan sosial.

“Kita harus mengakhiri ketimpangan. Faktanya, Kebumen masih termasuk kabupaten termiskin di Jawa Tengah,” tegas Fahri.

Ia memaparkan tiga program prioritas nasional dari Kementerian PKP:

1. Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun
   Setiap unit RTLH akan mendapatkan bantuan senilai Rp21,8 juta untuk keperluan persiapan, material, dan upah tukang. Fahri juga mendorong peran koperasi lokal dalam distribusi material bangunan guna menggerakkan ekonomi desa.
2. Revitalisasi 1.000 Kawasan Pesisir
   Dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan alokasi anggaran Rp20–22 miliar per kawasan.
3. Solusi Backlog 10 Juta Rumah
   Salah satunya melalui pembangunan rumah vertikal di daerah padat seperti Kebumen.

Fahri menyoroti tingginya harga rumah sebagai hambatan utama masyarakat dalam mendapatkan hunian layak. Karena itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat penting.

Pemkab Kebumen telah menetapkan sektor perumahan sebagai salah satu dari lima prioritas pembangunan daerah tahun 2026, dengan pagu indikatif sebesar Rp5 miliar. Program strategis yang akan dijalankan antara lain:

• Rehabilitasi rumah korban bencana dan RTLH berbasis SPM.
• Penataan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar.
• Pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru.
• Peningkatan sarana dasar melalui program PSU, seperti sanitasi, air limbah, transportasi, dan drainase.

Kunjungan Wamen PKP ini diharapkan menjadi katalis dalam mempercepat pembangunan hunian layak, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kebumen.(K24/*).