Dibayar Rp1 Juta, Beban Setara ASN, Honorer R2 dan R3 di Kebumen Minta Kepastian Nasib

KEBUMEN, Kebumen24.com – Di tengah beban kerja yang tak jauh berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Kebumen masih harus menerima upah jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Hanya Rp1 juta per bulan. Mereka pun angkat suara, menuntut perhatian serius dari Pemerintah Daerah.

Ketua Forum Aliansi Honorer R2 dan R3 Kebumen, Nur Hasan Wahyudi, menyatakan bahwa ketidakjelasan status kepegawaian menjadi akar dari minimnya kesejahteraan mereka.

“Honor kami dari pemkab cuma Rp1 juta per bulan. Itu pun masih di bawah UMR. Tukang tandur dan tukang sapu pun bisa lebih tinggi. Kami hanya ingin ada kebijakan logis dari pemerintah, misalnya pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu,” tegas Hasan saat ditemui, Minggu (27/7/2025).

Tenaga honorer R2 dan R3 merupakan klasifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka adalah tenaga non-ASN yang telah melalui seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), namun belum mendapatkan formasi. Status mereka terdata resmi di database BKN, namun tanpa kejelasan nasib kepegawaian.

Hasan mengungkapkan, total terdapat 1.126 tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Kebumen. Mereka telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pihak eksekutif dan legislatif, namun hingga kini belum membuahkan hasil yang berarti.

“Kami tidak mau demo atau bersikap arogan. Kami hanya ingin kejelasan status dan diperhatikan kesejahteraannya,” ujar Hasan, yang sehari-hari bertugas di perpustakaan SD.

Senada, Mashadi Iskandar, seorang guru agama honorer di SDN Kecamatan Poncowarno, juga berharap ada keberpihakan dari Pemkab Kebumen.

“Kalau bicara beban kerja, ya sama saja dengan ASN. Tapi kesejahteraan? Jauh. Kami sedih. Semoga pemerintah bisa lebih peka,” ucapnya lirih.

Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi A DPRD Kebumen, Yulianto, menyatakan pihaknya siap menampung aspirasi dan membuka ruang audiensi.

“Kami akan sampaikan ke Ketua DPRD agar segera mengagendakan pertemuan. Ini perlu didiskusikan secara serius bersama eksekutif, apalagi jumlahnya ribuan dan menyangkut anggaran daerah,” kata Yulianto.(K24/*).