KEBUMEN, Kebumen24.com – Komisi C DPRD Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Bambang Hariyanto, menggelar kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Selasa (4/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya penanganan kemiskinan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kebumen, Bambang Hariyanto menyoroti bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kebumen masih termasuk dalam kategori kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh tentang kondisi kemiskinan di Kebumen, langkah-langkah penanganannya, serta peran BUMD dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.
“Alhamdulillah, dalam rapat ini kami berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Bupati Kebumen, Ibu Lilis Nuryani. Ini menjadi momentum penting untuk memahami permasalahan kemiskinan di Kebumen serta strategi yang tengah diterapkan pemerintah daerah,” ujar Bambang.
Ia menekankan pentingnya langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi, terutama dalam upaya keluar dari kategori kemiskinan ekstrem yang membutuhkan penanganan serius. Bambang juga menyoroti peran BUMD, termasuk optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), agar program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran BUMD dalam membantu masyarakat, khususnya melalui program permodalan bagi UMKM. Bank Jateng dan BPR BKK Jateng, misalnya, telah menyalurkan kredit berbunga ringan bagi pelaku usaha kecil. Program seperti ini harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam jerat pinjaman online ilegal,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki dan mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pemutakhiran data kemiskinan guna memastikan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Kami meyakini bahwa data yang akurat dan terintegrasi akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Saat ini, terdapat sekitar 700.000 data penerima dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut telah dipadankan dengan data Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang setelah disaring menghasilkan 304.000 data kemiskinan,” jelas Bupati Lilis.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa data tersebut akan kembali diverifikasi menggunakan 12 kriteria kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup), dengan harapan data tersebut selaras dengan standar BPS. “Data ini akan menjadi Acuan Data Tunggal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan penerima manfaat program pengentasan kemiskinan,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Bupati Lilis mengajak anggota DPRD Jateng, khususnya dari daerah pemilihan Kebumen, untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. “Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjalin demi mewujudkan Kebumen yang lebih sejahtera,” pungkasnya.(K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
