Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Kedua Bakal Dihapus

KEBUMEN, Kebumen24.com – Pemerintah berencana menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II di seluruh Indonesia per 1 Januari 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong industri otomotif, dan menurunkan harga kendaraan bekas.

Penghapusan pajak progresif dan BBNKB II didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pajak progresif dikenakan pada kendaraan bermotor yang dimiliki lebih dari satu atas nama dan alamat pemilik yang sama. Tarif pajak ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki. Sementara BBNKB II adalah pajak yang dikenakan atas pembelian kendaraan bekas.

Pemerintah berharap dengan dihapusnya pajak progresif dan BBNKB II, beberapa tujuan dapat tercapai, seperti penerimaan pajak kendaraan bermotor alias PKB akan meningkat karena pemilik tidak lagi dibebani pajak progresif.

Transaksi kendaraan bekas juga bisa meningkat, karena pembeli tidak lagi harus membayar BBNKB kedua dan seterusnya. Alhasil, data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor menjadi lebih lengkap dan akurat.

Penghapusan dua sumber penerimaan pajak pemda ini merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni Pasal 74 terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak 2 tahun.

Sebagai informasi, tarif pajak progresif dan BBNKB II sering membuat orang menjadi malas untuk menunaikan kewajibannya. Bahkan, ada sebagian orang yang sengaja mendaftarkan kendaraannya dengan menggunakan nama orang lain atau perusahaan untuk mengakali pajak progresif. Hal tersebut pada akhirnya dapat membuat data kendaraan motor yang dimiliki kepolisian menjadi tidak valid.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Polri, dikutip VIVA Otomotif dari laman Auksi, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia saat ini mencapai sekitar 150 juta unit. Namun, data yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri menunjukkan angka sebanyak 122 juta kendaraan, sedangkan data dari PT Jasa Raharja (Persero) mencatat sebanyak 113 juta kendaraan.

Dikutip dari Kompas.com, sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB II) dan tarif pajak progresif pada awal 2024. BBNKB II adalah pajak yang dipungut pemerintah untuk menyerahkan hak kepemilikan kendaraan bermotor bekas.

Sementara itu, pajak progresif merupakan pungutan dengan persentase tertentu berdasarkan jumlah dan harga kendaraan bermotor yang dimiliki.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Plh Kapuspen Kemendagri) Yudia Ramli menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tidak lagi menetapkan BBNKB II. Ketentuan tersebut berlaku tiga tahun terhitung 5 Januari 2022 saat UU ditetapkan atau pada 5 Januari 2025 mendatang.

“Namun, pemerintah provinsi sesuai kewenangannya dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB II di daerahnya sesuai dengan kondisi daerah, sesuai amanat Pasal 96 UU tersebut,” ujar Yudia, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/1/2024).

Alasan penghapusan BBNKB II dan pajak progresif Menurut Yudia, penghapusan BBNKB II bertujuan memperbarui dan meningkatkan akurasi data kepemilikan kendaraan aktif beserta pajaknya, serta menghindari penyalahgunaan kendaraan dari pelanggaran hukum.

Nantinya, penerimaan pajak progresif yang dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah dapat dihapus oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB diharapkan dapat meningkat.

Yudia mengungkapkan, langkah penghapusan BBNKB II dan pajak progresif turut masuk dalam rekomendasi hasil rapat koordinasi pembina Samsat tingkat nasional pada 11 Januari 2024.

“Salah satunya adalah mendorong pelaksanaan relaksasi kebijakan oleh pemerintah daerah dengan berbagai terobosan program dalam upaya peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat,” kata dia.

Lantas, mana saja daerah yang sudah menghapus BBNKB II dan pajak progresif?

Provinsi yang sudah hapus BBNKB II Catatan Kemendagri hingga Januari 2024, 89 persen dari total 38 provinsi telah menerapkan penghapusan BBNKB II. Sisanya, sebanyak 11 persen terpantau masih belum menghapus tarif bea balik nama untuk penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

“Berdasarkan monev (monitoring dan evaluasi) pada 38 pemerintah provinsi seluruh Indonesia, terdapat 34 daerah yang sudah melakukan penghapusan BBNKB II,” papar Yudia.

Berikut daftar provinsi yang sudah menghapus BBNKB II: