KEBUMEN, Kebumen24.com- Menjelang akan ditetapkanya tatanan hidup baru atau new normal, tidak semuanya bisa beradaptasi dengan cepat. Khususnya bagi dunia pendidikan dilingkungan Pesantren. Hal itu dikarenakan kehidupan dengan kelaziman baru dan pembelajaran di pondok pesantren berbeda dengan pendidikan formal yang lebih menerapkan suri tauladan untuk para santri.
Untuk itu RMI-NU Rabithah Ma’had Islamiyah Kebumen, meminta Pemerintah dapat memberikan fasilitas layanan protoko kesehatan sebagai upaya preventif dalam pencegahan penularan covid-19 di pesantren. Dinataranya yaitu, Memberikan layanan Rapid test dan swab test di pesantren, memfasilitasi santri kebumen yang akan kembali ke pesantren di luar kebumen dalam bentuk layanan kesehatan maupun bentuk layanan lainnya sebagaimana dalam protokol penanganan Covid-19.
Ungakapan tersebut disampaikan Wakil Ketua RMI NU Kebumen Labib Shofiyulloh, saat melakukan Audensi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kebumen, bersama F4SK, FKPP dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren se- Kabupaten Kebumen yang tergabung dalam Gerakan Pesantren Melawan Covid 19 (GPM-C-19) Kebumen, Senin, 29 Juni 2020.
Dalam Audensinya, kepada Anggota DPRD Kebumen dan Dinas Kesehatan Labib mengatakan beberapa kegelisahan pihak pondok dan kenapa pemerintah harus memperhatikan kondisi Pesantren sebelum diterapkanya New Normal. Salah satunya ialah, ialah pondok pesantreen di tuntut mereformasi ulang sistem pembelajaran yang telah ada. Selain itu, pondok juga seolah dipaksa beradaptasi atas kehidupan yang dianggap kelaziman baru (New Normal).
Jika skenario kenormalan baru benar-benar diberlakukan oleh pemerintah, dampaknya tidak hanya terjadi di ranah pendidikan formal seperti sekolah negeri dan perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan di pesantren. Terlebih kehidupan para santri di Ponpes bersifat komunal yang mana dalam satu kamar berisi 30 sampai 40 orang, dan hingga kini, budaya tersebut masih berjalan di pesantren. Hal inilah yang tentunya sangat bertentangan dengan protokol covid 19 dari pemerintah.
‘’ Posisi pendidikan di pesantren sebagai lembaga non-formal dan klasikal memang harus diperhatikan oleh pemerintah terutama di masa pandemi corona seperti sekarang ini. Sebab kontribusi pesantren dalam bingkai pembangunan bangsa dan negara tidak bisa dinilai dengan angka,’’ungkapnya.
Lebih jauh Labib mengatakan, Pesantren merupakan laboratorium sosial kemasyarakatan. Selain untuk memperdalam dan memperkuat pendidikan agama untuk anak bangsa, pesantren juga mempunyai misi untuk melatih anak agar hidup mandiri dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan dengan baik sebagai bekal untuk hidup di masyarakat.
‘’ Perlu diketahui, pendidikan berbasis pesantren sangatlah berbeda dengan pendidikan non-pesantren. Ciri khas pembelajaran pesantren adalah mengamalkan sistem integrasi yang di antaranya adalah intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam hal proses pembelajaran, pesantren menerapkan suri tauladan yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk belajar dan menetap selama 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur lagi,’’imbuhnya.
Kondisi di atas memberikan gambaran objektif bagaimana keunggulan pesantren. Namun, kondisi pendidikan yang dihadapi pesantren saat ini mulai menghawatirkan. Sejak wabah corona merebak, hampir seluruh pesantren di Indonesia diliburkan. Secara umum, seluruh aktivitas pesantren juga terhenti total. Kegiatan rutinitas seperti mengaji kitab kuning, hafalan Al-Quran, dan lain sejenisnya juga tidak berjalan dengan maksimal.
Para santri harus pulang ke rumah masing-masing. Ini semua dilakukan guna mendukung pemerintah dalam mengurangi penyebaran wabah virus corona. Namun ketika pendidikan formal “dipaksa” melakukan transformasi pembelajaran dari luring ke daring, justru pesantren seolah dianaktirikan. Hampir tidak ada pembelajaran virtual yang dilakukan di pondok pesantren karena minimnya akses digital. Sejauh ini pemerintah seolah tutup mata dan tidak ada upaya membangun formulasi kedua yang bisa diaplikasikan untuk tetap melanjutkan proses pembelajaran di pesantren.
‘’ Dari data yang ada, hingga kini, tercatat ada 117 Pondok pesantren di Kabupaten Kebumen dan berharap pemerintah Kabupaten hadir memberikan perhatian lebih terhadap Pondok Pesantren. Sejak Pandemi Corona mewabah, sampai saat ini Pemerintah belum kita rasakan kehadirannya,’’pungkas Labib.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kebumen Fuad Wahyudi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung penuh upaya yang telah dilakukan Pondok pesantren dalam melawan covid 19. Untuk itu Dirinya juga meminta Pemkab segera memberikan pemenuhan insfratruktur penerapan new normal di lingkungan pesantren. terlebih permasalahan tersebut telah disepakati oleh semua fraksi untuk dibahas kedalam ke rapat anggaran.
” Semua fraksi mendukung untuk membawa permasalahan insfratruktur kenormalan baru di pondok pesantren dibawa ke banggar,” ucap Fuad.
Tanpak hadir pada kegiatan itu, Kabid Kesehatan Maysrakat Dinkes Kebumen Tri Tunggal Eko Sapto, Anggota DPRD Wahid Mulyadi dari Fraksi PPP dan sejumlah anggota DPRD lainya. (K24/IMAM)
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
