Entaskan BABS, Kebumen Masih Butuh 19 Ribu Jamban

KEBUMEN, Kebumen24.com- Untuk menciptakan Kabupaten Sehat, Kebumen masih memiliki permasalahan serius dan menjadi pekerjaan rumah yang hendaknya segera dientaskan. Mengacu data pada aplikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-Smart (STBM-Smart) milik Kementerian Kesehatan, Kebumen masih butuh sekitar 19.000 jamban sehat guna menangani masyarakat yang masih memiliki perilaku buang air besar sembarangan (BABS).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen melalui Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga, Tri Tunggal mengungkapkan, Dari jumlah desa yang ada di kebumen sebanyak 460 desa. Baru 51,30 % atau 236 Desa masyarakatnya tidak BABS. Jumlah itu, kata Retno, mengandung arti separuh desa di Kebumen masih butuh ketersedian jamban untuk menangani BABS.

“Itu kan kurang 49 persen, kalau kita hitung,masih butuh sekitar 19.000 jamban untuk mencanangkan stop BABS,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Tri menyebutkan, meski prosentase akses sanitasi telah mencapai 96,19 %. Akan tetapi belum seluruhnya Desa di Kebumen melaksanakan STBM.

“Akses sanitasi tinggal sedikit lagi 100 %, jadi akses sanitasi itu masyarakat tidak memiliki jamban tapi dia tidak BABS, misal BABnya dia numpang dimana gitu. Data per September lalu kita sudah 86,52 % atau 396 Desa yang melakukan STBM,” sebutnya.

Untuk menekan angka itu, Tri menuturkan berbagai upaya Pemkab Kebumen melalui Dinkes telah dilakukan diantaranya dengan mengalokasikan anggaran berupa bantuan pembuatan jamban terhadap masyarakat yang dirasa perlu menerima. Tidak hanya bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi juga turut andil dalam pengentasan itu.

“Setiap tahun ada anggaran kearah itu, bahkan dari tahun ke tahun bantuan terus meningkat, 2019 ini kita ada sekitar 1.641 unit dan 2020 sebanyak 2.145 unit yang berasal dari APBD. Dari Provinsi juga ikut membantu sebanyak 300 unit,” tuturnya.

Tri menjelaskan, tingkat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan masih terbilang rendah disebabkan sulitnya menghilangkan perilaku budaya BABS yang masih melekat di masyarakat. Lebih lanjut, Retno menyebutkan, daerah yang masih tergolong tinggi penyumbang angka BABS terdapat di wilayah Kebumen bagian utara.

“Persoalan kita bagaimana merubah pola pikir dan perilaku di masyarakat, itu menjadi tantangan tersendiri. Banyaknya dan terparah di Kecamatan Karanggayam, Sadang dan sebagian di Kecamatan Alian,” imbuhnya.

Agar pengentasan itu mengena sekaligus merubah perilaku di masyarakat, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan deklarasi Kabupaten tanpa BABS.

“Ini sedang kita persiapkan deklarasi di November atau Desember awal. Deklarasi itu nanti kan melibatkan orang dari Provinsi, kalau belum Kabupaten ya Desa nya dulu,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen Bambang Sutrisno menuturkan, ketika melihat dari segi anggaran tidak mencukupi. Maka pihaknya akan berupaya mencarikan solusi melalui bantuan yang tersedia di Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

“Kalau itu anggaran kurang, kita akan bantu mungkin dengan mendorong dari pusat maupun provinsi,” tutur Bambang.

Terlebih, kata Bambang, daerah yang dianggap sebagai kantong penyumbang angka BABS tertinggi berada di Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong. Jika permasalahan itu berlarut dan tidak menemukan solusi tepat akan menjadi penghambat berkembangnya pariwisata di Kebumen.

“Sadang, Karangsambung kemudian Karanggayam itu kan seharusnya jadi skala prioritas Geopark. Ini harus disikapi dengan tepat. Bagaimana mungkin bisa berkembang kalau masyarakatnya masih berperilaku seperti itu,” pungkasnya. (K24/HFD)