KEBUMEN, Kebumen24.com – Nama Kutowinangun bukan sekadar penanda wilayah di Kabupaten Kebumen. Di baliknya, tersimpan jejak panjang sejarah Mataram Islam, pergolakan politik kerajaan, hingga masa kolonial Belanda yang membentuk wajah wilayah ini seperti sekarang.
Berdasarkan buku Jejak Kesejarahan Kebumen terbitan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen (2018), wilayah yang kini dikenal sebagai Kutowinangun dulunya bernama Desa Karangwono pada tahun 1678. Desa kecil ini berkembang pesat karena menjadi pusat penggemblengan prajurit Kadipaten Panjer Rooma.
Jejak Tokoh Mataram
Sejarah Kutowinangun tak lepas dari tokoh-tokoh penting era Mataram. Salah satunya adalah Pangeran Mangkubumi, bangsawan Mataram yang masih memiliki garis keturunan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dalam dinamika politik kerajaan, ia kemudian menetap di Desa Karang dan dikenal dengan nama Kyai Bumi Dirjo hingga akhir hayatnya.
Cucu Kyai Bumi, Ki Margonoyo, kemudian diangkat menjadi pemimpin Kutowinangun dengan gelar Demang Honggoyudo. Ada pula tokoh Jaka Sangkrip alias Surawijaya yang dikenal atas jasanya di lingkungan Keraton Kartasura dan kemudian menyandang gelar Tumenggung Arung Binang di Surakarta.
Dari Karangwono ke Kutowinangun
Perkembangan Karangwono sebagai pusat pelatihan militer membuat desa yang semula sepi menjadi ramai. Fasilitas pelayanan masyarakat dibangun, aktivitas ekonomi meningkat, dan wilayah ini menjadi strategis.
Sebagai bentuk penghargaan, pada 26 November 1678, Pangeran Puger bersama sesepuh Keraton Mataram mengganti nama Karangwono menjadi Kutowinangun.
Secara etimologi:
- Kuto berarti kota atau wilayah ramai dan padat,
- Wi bermakna bagaikan atau serupa,
- Nangun/Wangun berarti layak atau pantas.
- Kutowinangun dapat dimaknai sebagai wilayah yang layak dan setara dengan kota.
Ki Honggoyudo kemudian ditetapkan sebagai Demang Kutowinangun bergelar Kyai Raden Honggoyudho di bawah Kadipaten Panjer Rooma yang dipimpin KRAT Kolopaking I.
Bagian dari Negaragung Mataram
Pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo (1600–1647), wilayah ini masuk dalam struktur Negaragung Mataram Islam. Negaraagung merupakan wilayah penopang ekonomi kerajaan, termasuk penghasil pajak dan logistik perang.
Daerah Bagelen saat itu dikenal sebagai “Siti Numbak Anyar”, lumbung beras penting yang membentang antara Sungai Bogowonto hingga Sungai Progo.
Dampak Perjanjian Giyanti
Sejarah terus bergerak. Setelah terjadinya Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membelah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, wilayah Bagelen ikut terdampak.
Kutowinangun masuk dalam kategori tanah lungguh Kasunanan Surakarta, sementara Panjer (Kebumen) menjadi tanah mahosan dalem.
Era Kolonial dan Perang Diponegoro
Saat Perang Diponegoro pecah (1825–1830), wilayah Bagelen menjadi bagian penting dalam konflik. Pasca kekalahan Jawa, Belanda melakukan “peralihan nagari”. Melalui perjanjian 22 Juni dan 3 November 1830, Bagelen resmi menjadi wilayah Residensi Belanda.
Pusat pemerintahan berada di Brengkelan (kini Purworejo). Di masa kolonial, Bagelen berkembang menjadi Karesidenan yang meliputi Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo.
Kutowinangun sendiri berstatus distrik (kawedanan) di bawah Kabupaten Kebumen. Wilayah administratifnya meliputi Kutowinangun, Ambal, dan Buluspesantren, dengan pusat tata pemerintahan berada di Kutowinangun.
Warisan Sejarah yang Terus Hidup
Perjalanan panjang Kutowinangun—dari desa kecil bernama Karangwono, pusat militer Panjer Rooma, wilayah Negaragung Mataram, hingga distrik administratif era kolonial—menjadi bukti bahwa kawasan ini memiliki peran strategis dalam sejarah Jawa bagian selatan.
Kini, Kutowinangun bukan hanya sekadar nama kecamatan di Kebumen, tetapi simbol perjalanan sejarah panjang yang membentuk identitas masyarakatnya hingga hari ini.(K24/*).
Sumber : https://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/118/sejarah
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
