Pemerintahan

Presiden Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Khalid Zabidi: Langkah yang Menyejukkan

1041
×

Presiden Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Khalid Zabidi: Langkah yang Menyejukkan

Sebarkan artikel ini
Khalid Zabidi, Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, (Foto: Dok. GREAT Institute)

JAKARTA, Kebumen24.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dalam meredakan tensi politik nasional dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Usulan ini telah disetujui secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik.

Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Khalid Zabidi, menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai bentuk nyata kenegarawanan yang menekankan pada perdamaian dan keadilan.

“Presiden menunjukkan sikap kenegarawanan dan keberpihakan pada persatuan. Abolisi dan amnesti ini bukan hanya solusi hukum, tapi juga langkah rekonsiliasi untuk meredakan ketegangan politik,” ujar Khalid, Kamis (31/7).

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang disebutnya sebagai sosok penting di balik keputusan politik ini.

“Dasco benar-benar bekerja untuk kepentingan demokrasi dan penegakan hukum,” tambahnya.

Diketahui, Tom Lembong sebelumnya dijatuhi vonis dalam kasus korupsi impor gula, sementara Hasto Kristiyanto terjerat kasus suap. Dengan adanya abolisi dan amnesti ini, keduanya resmi terbebas dari jerat hukum.

“Presiden Prabowo fokus membangun dan menyiapkan masa depan bangsa. Keputusan ini menjadi angin segar yang menyejukkan dan diharapkan memperkuat persatuan nasional,” tegas Khalid.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pancasila, Anto Sudarto, menilai langkah ini akan memperluas ruang dialog politik.

“Dengan adanya amnesti dan abolisi, Presiden Prabowo akan lebih mudah menjalin komunikasi politik dengan Megawati serta kelompok masyarakat sipil ke depan,” ungkap Anto, yang juga menjabat Ketua Jurusan Komunikasi Krisis Program Pascasarjana Universitas Pancasila.

Langkah ini disebut sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo membuka ruang rekonsiliasi dan konsolidasi nasional pasca-pemilu.(K24/*).


Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.