PEKANBARU, Kebumen24.com – Gubernur Riau (Gubri), H. Abdul Wahid, dijadwalkan hadir pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tingkat Provinsi Riau yang akan digelar Minggu, 20 Juli 2025, di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Kehadiran orang nomor satu di Riau ini sekaligus menjadi bagian penting dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) II JMSI Riau yang digelar berbarengan. Meski agenda pemerintahan cukup padat, terutama terkait upaya pengembalian kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Gubri menyatakan komitmennya untuk tetap hadir.
“Sepekan ini jadwal saya memang padat, khususnya terkait pembahasan bersama kementerian tentang kawasan TNTN. Tapi insyaallah saya akan hadir di puncak HUT JMSI di Kuansing,” ujar Gubri saat menerima audiensi pengurus JMSI Riau di kediaman dinasnya, Rabu 16 Juli 2025.
Dalam kesempatan itu, Gubri juga menyambut baik rencana pemberian PIN Emas JMSI Award 2025, sebuah penghargaan tertinggi dari JMSI Riau atas dedikasinya dalam mendukung keterbukaan informasi dan perkembangan industri media siber di Riau.
PIN Emas JMSI merupakan simbol penghargaan atas kiprah Gubri dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan media, serta keberpihakannya terhadap kebebasan pers, literasi digital, dan transparansi pemerintahan.
Selama kepemimpinannya, Abdul Wahid dikenal konsisten membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat melalui media. Rekam jejaknya di dunia legislatif hingga eksekutif menunjukkan dukungannya terhadap regulasi perlindungan pers dan penguatan media lokal.
“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi perhatian dan komitmen Bapak Gubernur. Kehadiran beliau menjadi semangat tersendiri bagi JMSI Riau. Nantinya, kami akan menyematkan PIN Emas sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas dedikasi beliau terhadap kemerdekaan pers di Riau,” ungkap Ketua Panitia Zulpen Zuhri yang juga Direktur LKBA JMSI Pusat.
Di hadapan pengurus JMSI, Gubernur Wahid juga memaparkan langkah-langkah penyelamatan kawasan TNTN seluas 70 ribu hektare yang rusak akibat alih fungsi ilegal menjadi kebun sawit. Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyusun skema relokasi bagi warga terdampak.
“Solusi relokasi sedang kita rumuskan. Nantinya, lahan pengganti akan disiapkan di Kabupaten Kampar. Tapi saya tegaskan, tidak ada ganti rugi bagi cukong yang merusak hutan,” tegas Wahid.
Audiensi ini turut dihadiri sejumlah pengurus JMSI Riau, antara lain Utama Batu Bara dari JMSI Pusat, Fakhrunnas MA Jabar (Wakil Ketua Bidang Pendidikan JMSI Riau), Luzi Diamanda (Ketua Bidang Pendidikan), dan Yandes Maksus (Ketua Bidang Kesejahteraan).(K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
