Mengenal UU Pers, Peran, Tugas dan Fungsinya

KEBUMEN, Kebumen24.com – Undang-Undang Pers atau UU Pers adalah peraturan hukum yang mengatur tentang kebebasan pers, etika jurnalistik, dan perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia.

Dengan adanya UU Pers, diharapkan massa media dapat beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sejarah UU Pers sendiri dapat ditelusuri hingga era reformasi, dimana kebebasan pers diakui sebagai salah satu bentuk kebebasan yang dikemukakan secara mendasar.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi.

Salah satu peran penting UU Pers adalah memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan media massa agar dapat menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa adanya tekanan ataupun hambatan.

Selain itu, UU Pers juga mengatur tentang kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi setiap wartawan dalam melaksanakannya. Sehingga, keberadaan UU Pers sangatlah penting dalam menjaga kebebasan pers dan mendukung terciptanya informasi yang berkualitas.

Fungsi UU Pers dalam Masyarakat

Dalam konteks masyarakat, UU Pers memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting. Pertama, UU Pers menjadi payung hukum bagi wartawan dan media massa dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas, pers dapat bekerja dengan lebih tenang dan aman tanpa rasa takut akan adanya intimidasi atau represi dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pemberitaan yang mereka lakukan.

Selain itu, UU Pers juga berperan dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan adanya kode etik jurnalistik yang diatur dalam UU Pers, wartawan diharapkan dapat menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak tendensius. Hal ini sangat penting untuk membangun opini publik yang cerdas dan kritis terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka.

Perlindungan Terhadap Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. UU Pers menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers tersebut. Dengan adanya UU Pers, wartawan memiliki keberanian untuk menyampaikan berita-berita yang penting tanpa takut akan sensor atau dibatasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun demikian, kebebasan pers juga harus dilepaskan dengan tanggung jawab yang tinggi. UU Pers tidak hanya memberikan kebebasan tanpa batas kepada wartawan, namun juga menekankan pentingnya etika jurnalistik dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, kebebasan pers yang dimiliki pers dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara.

Hukum pers dan hukum komunikasi:

Hukum pers berbeda dengan hukum komunikasi. Ruang lingkup hukum komunikasi jauh lebih luas dari pada ruang lingkup hukum pers.

Hukum komunikasi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan seluruh aspek Bagian Kesatu Umum Bagian Kesatu Umum Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik 60 komunikasi, termasuk di dalamnya hukum pers.

Sedangkan hukum pers hanya mencakup perundang-undangan yang berkaitan dengan pers saja. Dengan kata lain, hukum pers hanyalah salah satu bagian dari hukum komunikasi

Hukum pers adalah, semua peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan pers, terutama yang diatur dalam Undang-undang tentang Pers.

Produk Konsolidasi Demokrasi

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (23 September 1999):

Produk konsolidasi demokrasi, sebagai karya penting reformasi.
Menandai pemenuhan syarat negara demokrasi, pers sebagai pilar demokrasi.
Menandai kemerdekaan pers sebagai keharusan.
Meniadakan UU sebelumnya sebagai simbol praktik kekuasaan otoriter.

Peran Pers

Peran berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi dan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, serta menghormati kebhinekaan. Termasuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat dan benar.

Peran pers juga berkewajiban melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Fungsi Pers

Pers memiliki 5 fungsi:

Informasi

Menurut pasal 33 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, memiliki Fungsi sebagai media informasi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai berbagai hal, seperti informasi ekonomi, politik, hobi, dan berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, pers memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang.
Pers juga memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan beragam informasi untuk mendukung kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pers juga berperan penting dalam proses pembangunan yang tengah dilakukan setiap warga negara.

Edukasi

Pers berperan penting dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia.
Informasi yang telah disebarluaskan melalui media tentunya berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, dan dapat mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan.
Mengedukasi masyarakat dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk mendorong seseorang berbuat kebaikan.

Hiburan

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1, dikatakan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai media hiburan.
Bentuk hiburan yang disajikan oleh pers tetap pada aturan yang berlaku, di mana hiburan harus tetap mendidik dan tidak melanggar nilai moral, HAM, agama, dan peraturan lain yang tidak diperbolehkan

Kontrol sosial

Fungsi pers berikutnya ialah untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang bersifat konstruktif atau tidak membangun.
Pers juga berfungsi untuk mengawasi jalannya birokrasi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan, seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan berbagai penyimpangan lainnya.

Lembaga Ekonomi

Pers juga merupakan lembaga ekonomi. Dimana media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa sendiri, tetapi dituntut mampu membantu atau menyerap lapangan pekerjaan.
Pers Wajib berorientasi kepada kepentingan publik dari pada kepentingan bisnis.

Dalam menjalankan tugasnya, pers harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Ini untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar.

Salah satu kode etiknya adalah wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Sebelum membuat berita harus didukung data dan dilengkapi dengan konfirmasi agar balance, berimbang dari berbagai sisi atau cover both side.

Kesimpulan

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tentu tidak lepas dari informasi dan berita yang disampaikan melalui berbagai media massa. Oleh karena itu, keberadaan UU Pers sangatlah penting dalam menjaga kebebasan pers, mendukung kualitas informasi, dan melindungi pers dari berbagai ancaman yang mungkin timbul dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Sebagai warga negara yang cerdas, kita juga harus mendukung penerapan UU Pers dan memahami peran serta fungsinya dalam membangun masyarakat yang demokratis dan terinformasi dengan baik.(K24/).

Penulis : M Tohri (Wartawan Kebumen24.com)

Referesni ;