KEBUMEN, Kebumen24.com – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen diwarnai aksi protes dan adu argumentasi dari sejumlah pihak. Bahkan, sejumlah massa dari Kanal Revolusi dan Demokrasi Kebumen melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU Kebumen, Rabu 28 Februari 2024.
Tak hanya itu, para peserta juga aksi membentangkan spanduk anti kecurangan, agar tahapan pemilu berjalan jujur dan adil. Mereka melakukan orasi selama 30 menit, yang juga dijaga ketat oleh sejumlah personil kepolisian dari Polres Kebumen, dan juga Kodim 0709 Kebumen.
Aksi masa ini, menuntut agar jangan ada sedikitpun kecurangan, pada tahapan pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung. Mereka juga siap melakukan aksi lebih besar lagi, apabila ditemukan berbagai macam kecurangan saat tahapan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.
Selain itu, sejumlah saksi partai politik (parpol) mempersoalkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka menilai ada beberapa PPK membentuk tiga panel untuk mempercepat rekapitulasi penghitungan suara.
Menurut saksi, pembentukan lebih dari dua panel bisa dilakukan jika jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih dari 700 TPS. Di Kebumen tidak ada Kecamatan dengan jumlah TPS lebih dari 700 TPS.
KPU Kebumen diinilai tidak siap dalam penyelengaraan rapat rekapitulasi suara. Para peserta, mengaku ruang rapat yang cukup sempit dan tidak representatif untuk digunakan rapat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
Disisi lain, para saksi mengaku tidak bisa melihat Formulir D hasil rekapitulasi yang tersegel karena terdapat di depan peserta rapat. Mereka mengusulkan agar rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kabupaten bisa dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Rapat Rekapitalisasi suara tingkat Kabupaten ini juga sempat di skors selama 15 menit, dan kemudian dilanjutkan kembali hingga istirahat.
” Intinya kami di dalam tidak bisa melihat kotak yang tersegel, artinya apa tadi mempertanyakan sebenarnya kotak itu tersegel atau tidak karena tidak bisa kami lihat, usulan kami itu dipindah karena apa tempat itu tidak representatif untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten, saya kira kalau persiapan matang iya, tapi tidak matang menurut saya karena, ketika kami tanyakan kaitannya dengan yang tadi saya minta sampai sekarang diskors, sekitar 15 menit,” kata salah satu Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi dari Saksi PKB, Asmakhudin kepada media.
Sementara itu, Peserta Aksi Unjuk Rasa Sujud Sugiarto meminta tahapan rekapitulasi sampai pengambilan keputusan jangan ada sedikitpun kecurangan. Jika sampai terdapat kecurangan pihaknya akan membedah baik di meja Hukum maupun di jalanan.
” Saya minta tahapan tahapan rekapitulasi sampai keputusan jangan ada sedikitpun kecurangan kecurangan, kalau masih melakukan kecurangan maka kami harus bedah baik di meja Hukum maupun di jalanan,’’ucap Sujud.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kebumen Dzakiatul Banat mengatakan sudah melakukan koordinasi secara lisan atau per telepon dengan KPU Provinsi Jateng. Termasuk sudah berupaya mencari tempat yang lebih nyaman. Namun beberapa hotel bintang di Kebumen pada hari-hari bersamaan sudah dipesan pihak lain.
“Sejak saya menjadi anggota KPU Kebumen, rapat pleno di tempat ini tidak ada masalah. Terkait dengan banyaknya tuduhan tuduhan, itu saya nilai tidak mendasar. Saya tegaskan, KPU sebagai penyelenggara tidak melakukan kecurangan dan tetap berpegang teguh pada regulasi regulasi yang ada,’’tegas Banat.
Anggota Bawaslu Kebumen, Badruzaman, mengatakan jika saksi parpol menemukan ada dugaan pelanggaran administrasi di PPK agar melapor ke Bawaslu Kebumen. Pihaknya siap menindaklanjuti.
Dalam pengamanan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kebumen, Polres Kebumen setidaknya melibatkan 100 personel dari Polres dan Kodim 0709 Kebumen.(K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
