KEBUMEN, Kebumen24.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kebumen Solatun versi SK baru, dinilai tidak profesional dalam mengelola partai. Ini dibuktikan pada acara Rapat Konsolidasi yang digelar di Rumah Makan Pelangi Kebumen, Jumat 07 April 2023 kemarin.
Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerindra Kebumen Duhri, kepada wartawan, Senin 10 April 2023. Menurutnya, untuk peserta dalam rapat konsolidasi DPC bukannya PAC yang memiliki SK saat ini terdaftar di KPUD Kebumen.
‘’Kalau hal ini berlarut larut berdampak pada partai. Karna selain PAC sebagai Sayap Partai juga merupaikan underbouw partai. Ini malah tidak dilibatkan. Padahal merekalah yang hingga saat ini punya peran andil besar dalam membesarkan partai Gerindra di kebumen.’’tegasnya.
Tak hanya itu, Duhri juga menanyakan soal belum adanya SK baru PAC. Namun kenapa pada acara Rapat kemarin tidak dilibatkan dan diundang.
‘’ Karena belum ada SK PAC yang terbaru, seharusnya kami PAC yang mempunyai SK yang dilibatkan dan diundang dalam acara Konsolidasi itu,’’imbuhnya.
Selain itu, Duhri mengatakan apakah SK PAC hanya untuk memenuhi persyaratan pendaftaran parpol ditingkat kabupaten sesuai amanat UU Pemilu. Terlebih, pihaknya baru saja selesai malakukan pendaftran parpol peserta pemilu dengan syarat yang terpenuhi.
Berbeda halnya disampakan Ketua PAC Gerindra Klirong Jumadi dan PAC Petanahan malik. Mereka menanggapi pernyataan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sriyanto Saputro tentang tidak adanya dualisme kepengurusan.
Menurut keduaunya, ini bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Dimana saat ini belum ada bahkan tidak adanya komunikasi antara pemegang SK baru dan SK lama.
Bahkan saat ini SK lama masih menempati dan kegiatan partai masih berjalan di sekretariat lama. Sedangkan pemegang SK baru justru melakukan kegiatan dengan mengontrak gedung baru tanpa komunikasi.
‘’Dalam tingkatan kepengurusan PAC lama yang ber SK dan legalitasnya masih diakui di KPUD dan tingkatan dibawahnya PPK dengan bukti masih diakui dan diundang dikegiatan, baik KPU maupun PPK bahkan tingkatan PPS oleh DPC baru pengurus PAC diganti secara sepihak.’’jelas Jumadi dan Malik.
Disisi lain, mereka juga menilai dalam pelaksanaan konsolidasi DPD dan DPC terkesan nyata bahwa pengurus DPC baru belum mampu menyatukan dan mengakomodir struktural. Dengan begitu demokrasi penyampaian pendapat tidak berjalan dengan baik dan justru diawali adanya penolakan sehingga semakin menambah ketegangan.
Hal serupa dikatakan Sekretaris lama DPC Gerindra Kebumen, Parjono. Menurutnya, dalam acara konsolidasi kemarin strukural partai ditingkat PAC yang diundang oleh DPC tapi tidak memiliki SK PAC baru. Ini dikarnakan hingga saat ini DPC dengan ketua Solatun belum pernah menheluarkan SK PAC Gerindra se kab Kebumen yang baru.
‘’ Jadi berbanding terbalik dengan pernyataan Pernyataan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sriyanto Saputro, yang mana ia menyatakan bahwa dengan muncul SK baru berarti SK lama tidak berlaku. Pertanyaannya, kenapa hanya berlaku ditingkat DPC ketentuan itu? padahal draft struktural dalam SK isinya sama.’’paparnya.
Sementara itu, Ketua Pagar Paguyuban Gerindra Kebumen H. Achmad Taufik Rohmani SE menyampaikan beberap hal terkait kegiatan politis yang dibungkus dengan Rapat Konsolidasi DPD Jawatengah dan DPC Gerindra Kebumen.
Pertama ia menilai DPD Gerindra Jawa Tengah tidak mampu melaksanakan secara jelas dan tepat apa yang diperintahkan oleh DPP Gerindra melalui Sekjend. Dimana, demi kebaikan dan kebesaran Gerindra serta kemenangan Prabowo pada pemilu 2024 dikabupaten Kebumen agar DPD secepatnya melakukan penyamaan persepsi dan penyatuan Kepengurusan ditingkat Kabupaten Kebumen sehingga tidak ada Dualisme Kepemimpinan.
Kedua, DPD Gerindra Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Konsolidasi Partai di Kebumen hanya untuk menegaskan dan seolah untuk melegalisasi Struktutr Kepengurusan DPC Gerindra dibawah kepemimpinan Solatun yang notabenenya orang baru di Partai Gerindra.
Ke tiga, DPD Gerindra Jawa Tengah memaksakan kehendak dan tidak sama sekali menjalankan perintah DPP Gerindra agar melakukan Penyatuan dan Rekonsiliasi atas konflik internal yang terjadi dikebumen sehingga memunculkan dualisme Kepengurusan yang disinyalir disebabkan oleh salah satu oknum Kader Gerindra yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota Legeslatif di senayan yang bekerjasama dengan DPD Gerindra Jawa Tengah.
Ke empat, DPD Gerindra Jawa Tengah tidak mampu melakukan analisa dan pemetaan politik internal secara matang dan konprehensif. Ini terbukti adanya pembiaran konflik internal partai di Kebumen berlarut sampai sekarang.
Ke lima, DPD Gerindra Jawa Tengah DPD tidak mampu memberikan solusi dan tidak bias menjadi jembatan komunikasi yang baik antara Pemegang SK lama dan pemegang SK baru. Bahkan malah terkesan hanya berlindung pada dibawah Aturan Partai secara umum saja.
‘’Sehingga DPD Gerindra jawa tengah yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Ir. Sriyanto selalu mengatakan bahwa “tidak ada Dualisme Kepengurusan dan yang SAH adalah SK yang baru”,’’kata Taufik.
Kemudian ke enam, DPD Gerindra Jawa tengah melalui Sekretarisnya Ir. Sriyanto sudah melakukan kesalahan sangat fatal dan secara jelas telah melakukan pembodohan terhadap seluruh kader Gerindra Kebumen yang menyatakan bahwa SK dibawah Kepemimpinan Solatun adalah SK yang SAH.
‘’ Padahal kita tau bersama bahwa struktur kepengurusan baru dibawah kepemimpinan Solatun adalah Struktur abal-abal,struktur karbitan dan struktur asal-asalan yang dipaksakan secara brutal oleh oknum Kader Gerindra yang sekarang duduk disenayan.’’tegasnya.
Ke tujuh, Struktur Kepengurusan dibawah kepemimpinan yang baru jelas cacat demi hukum. Setidaknya ada 2 orang Kader Partai lain bahkan bacaleg Partai lain alias bukan kader partai Gerindra dalam Struktur DPC yang baru.
‘’Dalam kepengurusan yang baru juga ada 10 orang yang secara nyata mengundurkan diri tidak berkenan menjadi pengurus DPC Gerindra karena sebelumnya tidak pernah ada konfirmasi dan persetujuan. Lalu dimana letak keabsahan SK yang baru yang disampaikan Sriyanto? Apakah boleh Bacaleg Partai Golkar menjadi Pengurus DPC Gerindra? dan apakah diperbolehkan pencatutan nama secara ngawur untuk dijadikan Pengurus DPC? serta apakah hal seperti ini masih tetap dianggap SAH untuk mengurusi dan menyiapkan perangakat partai ditingkat kabupaten demi menyongsong kemenangan dan kekesuksesan 2024?,’’imbuh Taufik.
Lebih jauh Taufik menandaskan, bahwa pihaknya yang tergabung dalam unsur sayap partai yaitu Paguyuban Gerindra (PAGER), Gerindra Masa Depan (GMD), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR), Alumni Hambalang, sepakat mendukung SK lama sampai pemilu 2024 berakhir. Ini karena seluruh mesin partai yang dibentuk oleh pejuang-pejuang politik Gerindra dibawah naungan SK lama sudah sangat siap bertarung dan memenangkan 2024.
‘’Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami yang tergabung dalam unsur sayap partai yang lain sepakat mendukung SK lama sampai pemilu 2024 berakhir. Ini dikarnakan seluruh mesin partai yang dibentuk oleh pejuang-pejuang politik Gerindra dibawah naungan SK lama sudah sangat siap bertarung dan memenangkan 2024.’’tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rapat Konsolidasi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Jawa tengah dengan DPC Gerindra Kebumen sempat diwarnai kisruh cekcok adu mulut. Ini dikarnakan adanya polemik munculnya Surat Keputusan atau SK baru dari DPP yang menggantikan SK lama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kebumen.
Cekcok berawal saat ratusan kader yang terdiri dari pengurus PAC, sayap partai, perwakilan ketua 2 ranting dan kader alumni Hambalang memaksa masuk ke ruang rapat, namun tidak izinkan. Meski begitu, cekcok akhirnya bisa di relai dan rapat kembali berjalan kondusif.
Perlu diketahui, kepengurusan SK lama dibawah kepemimpinan Agung prabowo dan SK baru menunjuk Solatun menjadi ketua DPC Gerindra Kebumen.
Rapat berlangsung di di Rumah Makan Pelangi Kebumen, Jumat 07 April 2023. Hadir Perwakilan DPP Gerindra Darori wonodipuro, sejumlah anggota DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, anggota fraksi Gerindra Kebumen dan juga ratusan kader.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mengatakan, secara AD/ART legalitas kepengurusan baru dinyatakan sah. Untuk itu, pihaknya tidak bisa mengintervensi keputusan karena semua kewenangan berada di DPP.
“Partai kita sejak berdiri sampai hari ini tidak ada namanya kongres, adanya kongres luar biasa. Kaitan pergantian kepengurusan itu kebijakan final ada di DPP,” ungkapnya.
Terkait polemik yang muncul di kalangan internal DPC Gerindra Kebumen, pihaknya akan menampung seluruh aspirasi maupun masukan dari para kader. Dari aspirasi itu, nantinya bakal menjadi bahan evaluasi segenap jajaran pengurus dan keputusan tertinggi di DPP.
“Kami di DPD dan DPP tidak alergi kritik dan masukan, tapi tentu dengan proporsional dan profesional,” ucapnya.
Sementara itu anggota DPR RI KRT Darori Wonodipuro berharap kader partai Gerindra Kebumen bisa solid dan kompak. Utamanya untuk bisa meraih cita-cita Gerindra menang dan Prabowo Presiden 2024.
“Saya berharap digelarnya rapat ini untuk memperkokoh dan memperkuat barisan internal serta menyamakan langkah politik agar semua pengurus DPC Gerindra Kebumen dapat lebih siap untuk menjemput kemenangan dan Prabowo Presiden 2024,” tandasnya.(k24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
