KEBUMEN, Kebumen24.com — Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mendorong penguatan pengawasan di tingkat desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan, pengawasan bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lilis saat membuka Sosialisasi Program dan Penguatan Keanggotaan ABPEDNAS Kabupaten Kebumen, Senin (14/9/2026).
“Kita ingin desa-desa di Kebumen semakin kuat dan pemerintahannya tertata. Masyarakat juga harus aktif menggali potensi lokal agar terus berkembang dan kesejahteraan warga meningkat,” ujar Bupati Lilis.
Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. BPD juga berperan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, Bupati Lilis menekankan pentingnya komunikasi yang sehat antara kepala desa dan BPD. Perbedaan fungsi maupun pandangan harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
“Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Kalau ada yang perlu diperbaiki, sampaikan dengan cara yang baik. Kita harus menjaga pemerintahan desa tetap kondusif, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan desa tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik, pembangunan, serta pengelolaan potensi desa dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (K24/*)
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
