KEBUMEN, Kebumen24.com – Sebagai calon bupati Kebumen terpilih, Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto akan membuat program bedah rumah atau yang biasa disebut dengan program rumah tidak layak huni atau RTLH, untuk masyarakat tidak mampu. Program ini diadakan sebagai bentuk komitmen dirinya bersama wakil bupati terpilih Ristawati Purwaningsih untuk membantu rakyat miskin agar bisa menempati rumah yang lebih layak.
Hal ini ia sampaikan saat menggelar pertemuan dengan para kepala desa se Kecamatan Sempor, di Kantor Kecamatan, Senin 18 Januari 2021. Menurutnya, rumah adalah bagian dari kebutuhan primer yang harus dimiliki masyarakat.
“Rumah ini salah satu kebutuhan primer, sehingga siapa pun dari masyarakat yang kurang mampu juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak agar mereka bisa tinggal dengan nyaman. Ini yang akan kita pikirkan untuk segera kembali dibuat program RTLH,” ujarnya.
Lebih lanjut Arif mengungkapkan, jumlah bantuan RTLH untuk tahun 2021 akan ditambah, yakni menjadi Rp 12 juta per penerima, dimana sebelumnya yang hanya memperoleh Rp 10 juta.
“Untuk kali ini, bantuan RTLH akan kita naikan, dari Rp 10 juta, menjadi Rp 12 juta,” ucap Arif.
Untuk itu Arif meminta Kepada kepala desa dan siapa pun yang terlibat dalam program ini, agar jangan sekali-sekali memotong anggaran RTLH dari jumlah yang sudah ditentukan. Pastikan bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi utuh.
“Jadi kalau itu sudah bukan menjadi hak kita jangan sekali-sekali diambil atau dipotong,” tegas Arif.
Berkaca pada dugaan kasus korupsi bantuan RTLH yang kini tengah ditangani oleh Sat Reskrim Polres Kebumen, Arif tidak ingin hal serupa kembali terjadi. Dimana dalam kasus yang sudah terjadi, bantuan RTLH pada 2019 lalu dari Kementerian Sosial yang ditangani Dinas Sosial, dipotong oleh para oknum dari Rp 15 juta menjadi Rp 10 juta.
“Jangan sampai hal-hal semacam itu terulang kembali,” pinta Arif.
Arif menjelaskan, dalam bantuan RLTH ini penerima memang akan memperoleh bantuan dalam bentuk barang. Karena tiap kecamatan akan dibentuk kelompok yang akan mengkoordinir program tersebut.
Bantuan dalam bentuk barang atau meterial diberikan karena, pihaknya tidak ingin jika diberikan uang langsung, penerima tidak mengunakan sepenuhnya untuk memperbaiki rumah. Melainkan dibelanjakan untuk kebutuhan lain yang tidak sesuai dengan program.
Namun Arif menegaskan, meski bantuan diberikan dalam bentuk material. Nilai yang diberikan tidak boleh berubah dari jumlah bantuan yang sudah ditetapkan, yakni sebesar Rp12 juta.
“Jadi Rp12 juta itu harus diberikan utuh dalam bentuk barang yang sudah dibelanjakan, sehingga bisa langsung dilakukan proses pembangunan. Jangan sampai ada yang beranggapan ko saya dapatnya barang, bukan uang. Memang aturanya begitu dapat barang, nanti dari masing-masing kelompok ini yang akan membelanjakan barang,” tambah Arif.
Terkait banyaknya kondisi jalan rusak di Kabupaten Kebumen yang dikeluhkan masyarakat, Wabup Arif menyebut perbaikan butuh anggaran yang cukup besar, yakni sekitar 2, 7 Triliun rupiah. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen. Untuk itu Arif akan mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah.
‘’ Berdasarkan hitungan Dinas PU PR, untuk penanganangan jalan rusak di Kabupaten Kebumen membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun. Pemkab Kebumen tidak memiliki anggaran sebesar itu. Karena anggaran tidak mencukupi, akan diprioritaskan mana yang perlu, dan dibagi dengan baik,” jelas Arif (K24/T/AL).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
