KEBUMEN, Kebumen24.com- Seiring dengan deklarasi menyatakan siap untuk menjalani tatanan pola hidup kenormalan baru atau new normal. Anggota DPRD Kebumen dari Fraksi PKB, H Saman Halim N meminta Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengabaikan keberlangsungan dunia pendidikan di pesantren.
Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Kebumen ini, belum ada program nyata dari pemerintah terkait perkembangan pendidikan pesantren, khususnya pada masa darurat pendemi Covid-19. Sementara jumlah pesantren dan lembaga pendidikan Islam lain cukup banyak di Kebumen.
“Kita lihat bahwa kehidupan pesantren berada satu ruang dan lingkup. Maka hemat saya perlu treatmen khusus bagi pesantren, jangan hanya terfokus pada pendidikan formal saja. Pemkab juga harus bisa menyentuh pesantren agar jangan menjadi klaster baru,” terangnya, saat ditemui di Ruang FPKB DPRD Kebumen, Kamis, 18 Juni 2020.
Hal yang dapat dilakukan Pemkab, kata Saman, mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sesuai standar kesehatan di lingkungan pesantren. Sebab sejauh ini ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki pesantren jauh dari kata memadai.
“Pesantren sudah memiliki beban pemenuhan makan santri setiap hari. Kalau harus menyediakan fasilitas seperti layanan kesehatan, alat medis, wastafel bahkan pengadaan rapid tes, itu uangnya dari mana?,”katanya.
Lebih dari itu, ia juga berharap kepada Pemkab agar tidak membedakan lembaga pendidikan satu dengan yang lain. Menurutnya dalam memutus mata rantai Covid-19 diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dan kalangan.
“Contoh masker saja, saya dengar ada program maskerisasi sebanyak 150 ribu tidak ada peruntukan bagi pesantren, ini yang menjadi perhatian kami,”imbuhnya.
Senada dengan Saman, Ketua PCNU Kebumen Dawamudin Masdar menyampaikan, pesantren sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan nasional yang ada mestinya juga mendapatkan perhatian sama dari pemerintah.
“Jadi sekolah, madrasah dan pondodk pesantren itu merupakan pusat pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk dari sisi anggaran penyelenggaraannya,” jelas dia.
Terlebih, melihat perjalanan keberadaan pesantren di Indonesia telah terbukti banyak melahirkan tokoh berpengaruh di berbagai sektor.
“Kita memiliki ulama besar, tokoh, cendekia pernah mengenyam dunia pesantren. Maka sudah sepantasnya pemerintah juga memikirkan pesantren,” tandasnya. (K24/Hfd)
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
