KEBUMEN, Kebumen24.com – Momentum Hari Buruh Internasional atau May Day dimanfaatkan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Joko Sangkrip IAINU Kebumen untuk menggelar diskusi kritis bertajuk Diskusi May Day Hari Buruh dan Konsolidasi LK/Ormawa IAINU Kebumen di Ndalem Singo Resto, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi intelektual sekaligus forum refleksi terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak-hak buruh di tengah arus investasi dan pembangunan daerah yang terus berkembang.
Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPC K-SPSI Kebumen Akif Fatwal Amin, Dewan Presidium Formasi Yusuf Murtiono, Ketua Komisariat PMII Joko Sangkrip IAINU Kebumen Mufti Mubarok, Ketua DEMA I Ahmad Miftahuddin, Ketua SEMA I Rizki Nurul Akrom, serta seluruh kader PMII Komisariat Joko Sangkrip IAINU Kebumen.
Dalam forum diskusi, peserta membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Mulai dari ketimpangan upah, minimnya perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, hingga potensi eksploitasi pekerja atas nama investasi menjadi topik utama yang mendapat perhatian serius.
Tak hanya itu, diskusi juga menyoroti adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan perusahaan sarung tangan asing yang belakangan ramai menjadi perhatian publik. Para peserta menilai kerja sama investasi tersebut perlu dikawal secara serius agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dan buruh lokal.
Ketua Komisariat PMII Joko Sangkrip IAINU Kebumen, Mufti Mubarok, mengatakan kegiatan tersebut penting untuk membangun kesadaran kritis kader terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia kerja dan investasi daerah.
“Diskusi ini penting agar kader mampu membaca situasi sosial secara kritis, terutama terkait hak-hak buruh dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Investasi memang penting, tetapi perlindungan tenaga kerja lokal, upah layak, dan kepastian kerja yang manusiawi juga harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC K-SPSI Kebumen, Akif Fatwal Amin, menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak hanya berbicara soal kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat pekerja.
Diskusi berlangsung dinamis dan penuh dialektika kritis. Berbagai pandangan dan gagasan muncul dalam forum tersebut, termasuk pentingnya pengawasan bersama terhadap kebijakan investasi agar pembangunan di Kabupaten Kebumen tetap mengedepankan prinsip transparansi, keadilan sosial, serta tidak mengorbankan hak-hak masyarakat dan buruh lokal.
Melalui kegiatan itu, para peserta berharap diskusi serupa dapat terus menjadi ruang konsolidasi gerakan intelektual dan sosial bagi kader PMII maupun elemen masyarakat lainnya dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. (K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
