JAKARTA, Kebumen24.com – Pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan yang direncanakan mulai berlaku usai Hari Raya Idul Fitri 2026. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi kerja, khususnya di lingkungan pemerintahan.
Namun demikian, penerapan WFH tidak akan berlaku untuk seluruh sektor. Pemerintah menegaskan, hanya sektor tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh yang akan menerapkan kebijakan ini.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih mengkaji secara matang konsep kebijakan sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Prasetyo menjelaskan, wacana WFH satu hari dalam sepekan merupakan arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet paripurna. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja, terutama di instansi pemerintah.
Ia menilai, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki sistem kerja agar lebih adaptif di tengah dinamika global.
Menanggapi isu yang berkembang, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berkaitan dengan krisis bahan bakar minyak (BBM). Ia memastikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman.
“Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM. Insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, aman,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa wacana WFH muncul sebagai respons atas tingginya harga minyak dunia yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Airlangga, fleksibilitas kerja melalui WFH menjadi salah satu opsi untuk menekan konsumsi energi, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu kerja.
Pemerintah juga tengah menyusun skema teknis, termasuk kemungkinan penerapan kebijakan ini tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga pekerja swasta dan pemerintah daerah.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, menilai kebijakan WFH berpotensi memberikan penghematan signifikan, mulai dari listrik, air, hingga bahan bakar transportasi.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan.
Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, meminta pemerintah menyusun aturan yang rinci dan aplikatif. Ia menegaskan, jangan sampai kebijakan WFH justru dimanfaatkan untuk kepentingan di luar pekerjaan.
“Jangan sampai kerja dari rumah, tapi malah digunakan untuk bepergian yang justru lebih boros BBM,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, WFH sebaiknya bersifat sementara dan responsif terhadap kondisi global.(K24/*).
Sumber: Kompas.com
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
