KEBUMEN, Kebumen24.com – Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar sosialisasi percepatan penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2025 di Gedung Pertemuan Setda Kebumen, Senin (1/9/2025). Acara ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Dana Desa benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga.
Turut hadir Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Wakil Bupati Zaeni Miftah, Sekda Edi Rianto, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, serta seluruh camat dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Kebumen.
Dalam arahannya, Bupati Lilis menekankan pentingnya alokasi Dana Desa secara tepat sasaran. Beberapa prioritas yang ditegaskannya, antara lain:
- BLT Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem (maksimal 15%).
- Ketahanan pangan (minimal 20%).
- Pengelolaan sampah (7–15%).
- Pembangunan jalan poros desa (10%).
- Operasional pemerintah desa (maksimal 3%).
- Bantuan bahan makanan untuk masyarakat rentan (8%).
“Semua ini adalah arah baru agar Dana Desa benar-benar menyentuh kebutuhan dasar: bantuan sosial, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan,” tegas Bupati Lilis.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala desa agar bijak dan transparan dalam mengelola dana tersebut.
“Setiap rupiah Dana Desa adalah untuk rakyat desa, untuk masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada penyalahgunaan,” pesan Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya sinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, hingga masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Siskeudes yang terus diperbarui.
“Dengan teknologi, pengelolaan Dana Desa akan lebih tertib dan akuntabel,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab tidak akan membeda-bedakan desa maupun kecamatan.
“Pembangunan bermula dari desa. Semua sama, semua adil. Kita wujudkan Kebumen Berdaya, Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Budhi Suwanto, memaparkan progres penyerapan Dana Desa hingga 31 Agustus 2025. Dari total desa di Kebumen, baru 72 desa (12,03%) yang telah mengajukan berkas ke BPKPD.
Rincian data lainnya:
- 6 desa terkendala masalah di Siskeudes.
- 66 desa (14,7%) menunggu kelengkapan berkas.
- 82 desa (15,81%) masih dalam proses di PMD.
- 234 desa (52,12%) belum mengajukan sama sekali.
“Percepatan ini menjadi tantangan bersama agar program-program prioritas segera terealisasi. Hari ini, ada 18 desa yang diajukan ke BPKPD,” ujar Budhi.(K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
