KEBUMEN, Kebumen24.com – Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnalistik atau jurnalisme didefinisikan sebagai pekerjaan yang meliputi pengumpulan, penulisan, pengeditan, dan penerbitan berita dalam surat kabar atau media sejenisnya. Di Indonesia, jurnalistik mulai berkembang sejak abad ke-18 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini.
Awal Mula Jurnalistik di Indonesia
Sejarah jurnalistik di Indonesia bermula pada masa penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-18, tepatnya tahun 1744, Gubernur Jenderal Willem Baron van Imhoff mendirikan percetakan Benteng di Batavia (sekarang Jakarta) dan menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda, Bataviasche Nouvelles. Surat kabar ini diterbitkan setiap minggu dan ditujukan untuk kalangan Belanda di Indonesia.
Kemudian, pada tahun 1776, Belanda kembali menerbitkan surat kabar bernama Vendu Niews, yang khusus berisi berita-berita pelelangan. Seiring berjalannya waktu, muncul surat kabar pertama berbahasa Indonesia, yakni Bianglala yang terbit pada 1854, dan disusul oleh Bromartani pada 29 Maret 1855.
Bromartani diterbitkan oleh Carel Frederik Winter, seorang guru bahasa Jawa di Surakarta, yang mengelola surat kabar ini bersama anaknya, Gustaaf Winter. Awalnya, Bromartani diterbitkan sebagai uji coba untuk melihat reaksi pembaca dan mencari pelanggan. Setelah mendapatkan izin edar, Bromartani terbit setiap hari Kamis dengan harga langganan 12 gulden. Meskipun sempat populer, surat kabar ini harus tutup pada 23 Desember 1856, setelah hanya dua tahun terbit, karena jumlah pembaca yang terus menurun.
Perkembangan Jurnalistik di Abad ke-20
Jurnalistik di Indonesia mulai berkembang pesat pada awal abad ke-20, khususnya setelah diterbitkannya surat kabar Medan Prijaji pada 1 Januari 1907 di Bandung. Media yang didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo ini dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu.
Tujuan utama Tirto menerbitkan Medan Prijaji adalah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Namun, gagasan ini dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga Tirto diasingkan. Meskipun demikian, semangat perjuangan Tirto telah memotivasi munculnya surat kabar-surat kabar lainnya yang berani mengkritik pemerintah kolonial.
Jurnalistik pada Masa Kemerdekaan
Pada masa Orde Lama, kebebasan jurnalistik cukup terjamin. Namun, memasuki tahun 1950-an, kebebasan pers mulai dibatasi, yang ditandai dengan penutupan beberapa surat kabar, seperti Harian Indonesia Raya, Pedoman, dan Nusantara. Pada akhir tahun 1959, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan UU Darurat Perang, yang semakin mengekang kebebasan pers.
Pada era demokrasi terpimpin, setiap perusahaan media diwajibkan memiliki Surat Izin Terbit (SIT). Surat kabar, majalah, dan kantor berita yang tidak mematuhi peraturan ini akan diberikan sanksi tegas.
Jurnalistik pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Pada masa Orde Baru, kebebasan pers semakin dibatasi. Pemerintah membentuk Dewan Pers pada tahun 1967, dengan salah satu tugas utamanya adalah menerbitkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP kemudian digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengendalikan media. Selama penerapan UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1966, tercatat dua surat kabar, termasuk Harian Kompas, dicabut izin terbitnya pada tahun 1978.
Setelah berakhirnya era Orde Baru dan masuk ke masa Reformasi, pers mulai mendapatkan kebebasan kembali. Hal ini ditandai dengan dibubarkannya Departemen Penerangan dan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999, yang mengatur tentang Pers, serta UU Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik. Kebebasan ini semakin ditegaskan dengan adanya Pasal 28F UUD 1945, yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap warga negara untuk melakukan kegiatan jurnalistik.
Referensi:
Hikmat, Mahi M. (2018). Jurnalistik Literary Journalism. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
Sumber : Kompas.com
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
