KEBUMEN, Kebumen24.com- Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyebutkan bahwa sumbangan pendidikan dari Komite Sekolah itu dibenarkan sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Menurutnya, ini sudah sesuai dengan tata aturan yang ada.
Hal itu ia sampaikan saat menggelar acara Mubeng Kebumen, di kediaman salah seorang warga bernama Kiai Mufti di Dukuh Pesucen, Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen pada Jumat malam 7 Oktober 2023. Ini adalah acara Mubeng Kebumen yang sudah berlangsung ke- 14 kalinya.
Bupati sendiri telah mengeluarkan SE terkait aturan sumbangan di sekolah. Misalnya tidak boleh menarik siswa dari keluarga tidak mampu.
“Yang namanya sumbangan itu kan sukarela, tidak boleh sampai memberatkan, dan ini peruntukannya untuk penguatan pendidikan di sekolah seperti ekstrakulikuler. Karena kalau hanya mengandalkan dana BOS itu tidak cukup,” terang Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan beberapa program pemerintah yang kerap kali mendapat sorotan masyarakat. Seperti pemberlakuan jalan satu arah, perubahan nama jalan, pembangunan alun-alun, pemindahan pasar pagi, dan pemberian nama Kebumen Semarak, serta event Kebumen International Expo
Selain itu, disampaikan mengenai program beasiswa santri yang sudah mencapai 1000 lebih, lalu ada bantuan untuk guru-guru ngaji TPQ, bantuan untuk ormas, karangtaruna, korban bencana, serta bantuan untuk tempat ibadah, serta masih banyak yang lainnya.
Disisi lain, Bupati mengatakan, dirinya lebih cocok acara Mubeng Kebumen diadakan di rumah-rumah warga. Selain lebih fokus, kegiatan yang diadakan di rumah juga lebih santai, sekaligus agar lebih mendekatkan diri lagi dengan rakyatnya.
“Baiknya memang diadakan di rumah warga, sambil lesehan kita ngobrol-ngobrol santai, mendiskusikan tentang kebaikan dan kemajuan Kebumen. Jadi saya kira di sini lebih rilek, tidak ada jarak antara pejabat dengan rakyatnya, pembicaraannya juga lebih fokus,” ujar Bupati.
Beberapa yang disampaikan warga di antaranya menyangkut penguatan UMKM, infastruktur jalan, banjir di musim hujan dan juga bantuan sosial yang kerap kali dianggap tidak tepat sasaran. Kemudian ada juga mengenai sumbangan di dunia pendidikan yang dikelola Komite Sekolah.
“Banyak hal yang dibicarakan. Contoh mengenai infrastruktur, masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang status jalan. Ada jalan desa, jalan kabupaten, provinsi, dan jalan nasional. Ketika ada yang rusak, kita jelaskan ini menjadi kewenangan siapa,” ujar Bupati.(K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
