KEBUMEN, Kebumen24.com- Pemerintah sedang menggodok sebuah kebijakan berkaitan pemberlakuan protokol kelaziman pola hidup normal atau new normal di tengah masa pandemi Covid-19. Menyikapi hal itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kebumen memberikan perhatian khusus terhadap pondok pesantren untuk meminta kepada pemerintah agar memperhatikan keberlangsungan aktivitas selama masa recovery atau pemulihan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kebumen, Fuad Wahyudi dari partai belambang jagat bintang songo ini menyampaikan, sebagai wujud upaya menekan penyebaran Covid-19, pesantren telah melaksanakan anjuran pemerintah yakni penerapan physical distancing dengan memulangkan para santri. Namun demikian, pesantren yang selama ini menjadi salah satu lembaga pendidikan dalam membentuk karakter bangsa tidak boleh terganggu ketika diterapkan new normal.
“Pesantren sebagai lumbung ilmu keagaamaan harus selalu hadir, tidak boleh surut dan terhempas dalam kondisi apapun termasuk memberikan kontribusi terhadap umat ketika akan diterapkan new normal,” terangnya, kepada Kebumen24, Kamis, 28 Mei 2020.
Atas dasar tersebut, FPKB DPRD Kebumen meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk segera memberikan perhatian berupa dukungan konkrit guna mengantisipasi terjadinya kluster baru dalam penyebaran Covid-19 di lingkungan pesantren seiring penerapan kebijakan new normal.
“Kalau tidak kita sikapi sejak dini bisa jadi kluster baru, mengingat jumlah pondok pesantren di Kabupaten Kebumen sendiri cukup banyak dan tersebar di bererapa kecamatan,” ucapnya.
Terlebih, menurut Fuad sejauh ini masih banyak terdapat pesantren belum memiliki sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan standar kesehatan yang ditetapkan sebagai pencegahan dan penanganan Covid-19.
“Untuk Pesantren yang jumlah santrinya cukup banyak perlu adanya Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren), beserta Tenaga dan alat medisnya atau bisa bekerjasama dengan Puskesmas terdekat,” terang dia.
Masih kata Fuad, dalam menjalankan kebijakan itu perlunya sarana dan prasana belajar sesuai standar new normal juga sangat dibutuhkkan. Selain itu yang tak kalah penting menurutnya adalah ketersediaan penambahan lokal untuk ruang karantina dan isolasi mandiri.
“Maka kami anggap perlu sarpras pendukung pencegahan Covid-19 di lingkungan pesantren,” imbuhnya.
Senada dengan Fuad, Sekretaris FPKB DPRD Kebumen Saeful Anwar menambahkan, pentingnya kesiapan pesantren dalam menyambut penerapan kebijakan new normal perlu menjadi catatan oleh pemerintah.
“Pesantren ini kan juga termasuk asset bangsa, banyak tokoh lahir dari pesantren sehingga sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan keberlangsungan pesantren saat pandemi ini,” paparnya.
Saeful menyebutkan beberapa hal dianggap penting yang hendaknya ditanggapi pemerintah. Seperti memfasilitasi rapid test masal dan Swab untuk kiai dan para santri sebagai indikator sebelum aktifitas pesantren berlangsung normal. Kemudian kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di pesantren juga cukup dibutuhkan diantaranya ketersediaan alat pelindung diri, hand sanitizer dan masker.
Jika mengikuti kebijakan new normal, kata dia, maka pemerintah juga harus menjamin ketahanan pangan bagi para santri yang kembali ke pesantren selama mengikuti ketentuan isolasi mandiri.
“Santri yang kembali ke pesntren minimal selama 14 hari sesuai dengan ketentuan isolasi mandiri juga harus dibantu oleh pemerintah,” tandasnya. (K24/Hfd)
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
