KEBUMEN, Kebumen24.com – Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen kembali menjadi sorotan. Data terbaru menunjukkan tren peningkatan kasus selama tiga tahun terakhir, menjadikan isu ini sebagai fokus utama dalam peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2025 yang digelar di Ruang Teater Disarpus Kebumen, Kamis 27 November 2025.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Migrant CARE Kebumen bekerja sama dengan Dinsos P3A, PPRBM Solo, serta DESBUMI Kebumen ini mengusung tema “Bersatu untuk Akhiri Kekerasan Digital dan Komoditisasi Terhadap Perempuan dan Pekerja Migran Perempuan.”
Kasus Meningkat Tajam
Dinsos P3A Kebumen mencatat peningkatan signifikan:
- 2023: 73 kasus
- 2024: 85 kasus (42 perempuan, 43 anak)
- 2025 (hingga September): 122 kasus, didominasi kekerasan seksual dan KDRT.
Lonjakan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perlindungan harus semakin diperkuat, terutama di tengah tantangan kekerasan digital dan eksploitasi pekerja migran perempuan.
Pemda Kebumen Perkuat Tiga Komitmen Utama
Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, yang hadir dan disambut dengan Tari Lawet, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini.
“Hingga tahun 2025 ini, lebih dari seratus kasus kekerasan perempuan dan anak tercatat di Kebumen. Angka ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan masih panjang, namun ada kabar baik yaitu semakin banyak korban yang berani melapor,” ujarnya.
Bupati Lilis menyampaikan tiga fokus utama Pemda:
- Penguatan anggaran perlindungan agar layanan bagi korban tidak tersendat.
- Penguatan regulasi untuk memastikan implementasi perlindungan berjalan efektif.
- Pencegahan kultural melalui edukasi keluarga, sekolah, dan komunitas untuk membangun relasi sehat dan saling menghargai.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan UPTD PPA Kebumen yang telah beroperasi sejak April 2025 sebagai ruang aman pertama bagi korban kekerasan.
“Kami ingin memastikan korban diterima tanpa dihakimi, didengar sepenuhnya, dan didampingi hingga prosesnya tuntas,” tegas Bupati.
Pekerja Migran Perempuan dan Disabilitas Masih Rentan
Dalam konteks migrasi, pekerja migran perempuan masih menghadapi kekerasan berupa penahanan dokumen, pelarangan komunikasi, dan eksploitasi. Lemahnya pengawasan P3MI diidentifikasi sebagai akar persoalan yang perlu segera dibenahi.
Selain itu, perempuan penyandang disabilitas menghadapi kerentanan berlipat. Kendati data nasional menunjukkan 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, data spesifik terkait perempuan disabilitas di Kebumen masih belum tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pencatatan yang lebih inklusif dan layanan yang ramah disabilitas.
Rangkaian Acara dan Rekomendasi
Peringatan HAKTP 2025 dikemas melalui berbagai kegiatan seperti talk show, pentas seni, pemutaran film, bedah buku “Feminisme Nusantara”, bazar DESBUMI, serta diskusi multipihak. Talkshow menghadirkan narasumber S.F. Aqilah, Yunita Prasetyani (Kepala Dinsos P3A), dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika (Anggota Komisi E DPRD Jateng), dan Elisabet SA Widyastuti SKM M Kes (PKBI Jateng).
Kegiatan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:
- Penguatan ruang digital aman,
- Implementasi kebijakan yang ramah perempuan,
- Jaminan kerja layak bagi perempuan pekerja migran dan penyandang disabilitas.
Sebanyak 90 peserta hadir mewakili OPD, akademisi, Migrant CARE, PEKKA, PPRBM, organisasi penyandang disabilitas, SLB, Formasi, hingga BEM universitas di Kebumen.(K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
