KEBUMEN, Kebumen24.com – Menghadapi musim hujan 2026–2027, Pemerintah Kabupaten Kebumen meminta seluruh pemerintah kecamatan dan desa meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Sejumlah langkah antisipasi perlu segera dilakukan, mulai dari memeriksa saluran drainase, mengidentifikasi pohon rawan tumbang, hingga memetakan wilayah yang berpotensi terdampak banjir dan tanah longsor.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang terdiri atas kawasan perbukitan, dataran rendah, hingga wilayah pesisir selatan. Masing-masing wilayah memiliki tingkat kerawanan bencana yang perlu diantisipasi sejak dini.
Berdasarkan pemetaan kerawanan, potensi banjir di Kebumen mencakup 118 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Sementara itu, ancaman banjir bandang juga perlu diwaspadai, terutama di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai dan berpotensi mengalami luapan air.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Kecamatan Karanganyar dan jalur nasional Gombong–Kebumen. Selain itu, kawasan pesisir selatan mulai dari Ayah hingga Mirit, serta wilayah timur seperti Kutowinangun, Prembun, dan Bonorowo juga perlu meningkatkan kewaspadaan.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan, upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan sebelum kondisi darurat terjadi. Pemeriksaan infrastruktur, pembersihan saluran air, serta pengenalan titik-titik rawan menjadi langkah penting yang dapat dilakukan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
“Wilayah Kebumen memiliki kawasan perbukitan hingga dataran rendah yang menyimpan potensi kerawanan bencana, sehingga kesiapsiagaan harus kita bangun sejak dini,” ujar Lilis.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang berlangsung di Pendopo Pesanggrahan, Desa Karang Bolong, Kecamatan Buayan, Sabtu (21/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga mengukuhkan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kebumen masa bakti 2026–2029. Ahmad Sugianto dipercaya menjadi ketua untuk memimpin forum yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, relawan, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Keberadaan FPRB diharapkan mampu memperkuat koordinasi, edukasi kebencanaan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana di lingkungan masing-masing.
Selain pengukuhan forum, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan kartu BPJS secara simbolis kepada relawan kebencanaan. Pemberian perlindungan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keselamatan relawan saat menjalankan tugas di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Kebumen mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan potensi bahaya di lingkungan sekitar. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan saluran air tersumbat, pohon yang berisiko tumbang, maupun kondisi lain yang berpotensi mengancam keselamatan.(K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.














