Pemerintahan

Kebumen Hadapi 11 Ancaman Bencana, 87 Desa Berisiko Tinggi Tsunami

×

Kebumen Hadapi 11 Ancaman Bencana, 87 Desa Berisiko Tinggi Tsunami

Sebarkan artikel ini

KEBUMEN, Kebumen24.com – Ancaman bencana di Kabupaten Kebumen menjadi perhatian serius. Berdasarkan pemetaan tahun 2026, terdapat 11 jenis bahaya bencana yang mengancam wilayah tersebut. Sebanyak 87 desa tercatat memiliki tingkat bahaya tsunami tinggi, sehingga penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Ancaman bencana tidak hanya terpusat di kawasan pesisir. Bahaya cuaca ekstrem tercatat berpotensi terjadi di 357 desa, banjir bandang di 204 desa, serta tanah longsor dengan tingkat bahaya tinggi di 101 desa. Sementara itu, kekeringan dan gempa bumi berada pada tingkat bahaya sedang yang tersebar di 460 desa.

Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, menegaskan bahwa data pemetaan tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan wilayah prioritas penanganan bencana. Melalui data tersebut, langkah mitigasi dapat diarahkan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

“Data tersebut penting bagi kita. Dari sana kita dapat melihat wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih, langkah mitigasi yang perlu diperkuat, serta sarana yang perlu disiapkan,” kata Lilis dalam keterangan resminya, Senin 12 Oktober 2026.

Pesisir Kebumen Jadi Perhatian

Kawasan pesisir menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Kebumen memiliki potensi terdampak gempa besar yang dapat memicu tsunami.

Selain ancaman tersebut, bahaya likuifaksi juga menjadi bagian dari pemetaan risiko bencana. Sebanyak 46 desa tercatat memiliki tingkat bahaya likuifaksi tinggi, sedangkan 330 desa lainnya masuk kategori bahaya sedang.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan yang tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan peningkatan pemahaman masyarakat sebelum keadaan darurat muncul.

Persoalan tersebut turut mengemuka dalam Festival Aspirasi Masyarakat bersama pimpinan dan anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Dalam forum tersebut, penguatan antisipasi bencana menjadi salah satu pembahasan utama.

Wakil BAM DPR RI, Taufiq R. Abdullah, menekankan bahwa penanganan bencana harus disertai langkah antisipatif yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

“Kita bukan saja akan konsentrasi bagaimana menghadapi bencana ketika sudah terjadi, tapi seluruh komponen sepakat bahwa harus dilakukan upaya antisipasi,” ujarnya.

Sistem Peringatan Dini Perlu Diperkuat

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS). Keberadaan sistem ini dinilai penting untuk membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai potensi bahaya dan mengambil langkah penyelamatan secara tepat waktu.

Namun, keberadaan perangkat peringatan dini saja tidak cukup. Sejumlah perangkat yang sudah tersedia masih membutuhkan perbaikan, sekaligus perlu diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat mengenai arti peringatan, jalur evakuasi, dan tindakan yang harus dilakukan ketika ancaman bencana muncul.

Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan tidak hanya menerima informasi peringatan, tetapi juga mampu meresponsnya secara cepat dan tepat untuk meminimalkan risiko korban jiwa.

Ratusan Desa dan Sekolah Diperkuat

Upaya membangun kesiapsiagaan di Kebumen juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat desa serta lingkungan pendidikan.

Hingga 2026, sebanyak 192 desa dan kelurahan telah mendapatkan peningkatan kapasitas sebagai Desa Tangguh Bencana. Selain itu, 80 satuan pendidikan telah menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Masyarakat diharapkan memahami potensi ancaman di lingkungannya, mengetahui langkah penyelamatan, serta mampu bekerja sama ketika menghadapi situasi darurat.

Bupati Lilis menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Meski demikian, dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar program pengurangan risiko bencana dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan masyarakat.

“Kami di daerah akan terus bekerja. Namun dengan dukungan pemerintah pusat, upaya tersebut dapat kita lakukan dengan lebih kuat dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.(K24/*).


Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.