KEBUMEN, Kebumen24.com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag KUKM) Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Forum Konsultasi Publik bertema “Penguatan Pelayanan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen: Mewujudkan Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas, dan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing” di Aula UPTD Metrologi Legal, Selasa (14/7/2026).
Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku koperasi dan UMKM, akademisi, perbankan, hingga organisasi mitra. Kegiatan ini menjadi wadah dialog untuk menyampaikan berbagai program pelayanan Disperindag KUKM sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Kepala Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen, Haryono Wahyudi, S.T., M.T., mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas, khususnya di sektor koperasi dan UMKM.
“Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang koperasi dan UMKM. Kami meyakini bahwa pelayanan yang baik tidak hanya dibangun dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujarnya.
Menurut Haryono, tema yang diangkat mencerminkan harapan agar koperasi di Kabupaten Kebumen semakin modern, sehat, profesional, dan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah. Sementara itu, pelaku UMKM terus didorong agar mampu naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, digitalisasi, akses pembiayaan, perluasan pemasaran, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam forum tersebut, Disperindag KUKM memaparkan berbagai layanan publik yang telah berjalan sekaligus membuka ruang bagi para peserta untuk memberikan kritik, saran, dan masukan.
“Kita memaparkan program dan pelayanan publik kepada stakeholder, kemudian meminta saran dan masukan dari para pemangku kepentingan. Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelayanan Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen,” katanya.
Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah perlunya penguatan digitalisasi layanan agar masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor dinas.
“Pelayanan tidak perlu datang ke dinas tetapi bisa diurus secara online. Ini akan kita jadikan bahan pertimbangan dan kita kaji,” ungkap Haryono.
Selain digitalisasi pelayanan, forum juga membahas strategi mempercepat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kebumen. Meski perkembangan jumlah UMKM dinilai cukup pesat, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam memberikan pelatihan, sertifikasi, maupun pendampingan kepada seluruh pelaku usaha.
“UMKM berkembang sangat cepat, tetapi memang masih sedikit yang bisa mengikuti program pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan lainnya karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Di sektor perkoperasian, Haryono menyebutkan saat ini terdapat sekitar 960 koperasi di Kabupaten Kebumen, yang terdiri atas sekitar 430 koperasi reguler dan sekitar 460 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari program pemerintah.
Namun demikian, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah meningkatkan minat generasi muda terhadap koperasi.
“Tantangan koperasi saat ini adalah bagaimana anak-anak muda mengenal koperasi. Ke depan kita akan mendorong agar generasi muda mengenal koperasi dan menjadi anggota koperasi,” katanya.
Ia menambahkan, dari sekitar 160 Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk, sekitar 20 koperasi sudah mulai beroperasi. Ke depan, koperasi-koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pemasaran berbagai produk lokal hasil UMKM sehingga mampu memperkuat ekonomi masyarakat.
“Pada dasarnya koperasi ini harus mampu menampung produk masyarakat sekitar, khususnya produk UMKM. Hal ini masih terus kita diskusikan karena menjadi tantangan yang juga dihadapi daerah lain,” ujarnya.
Selain itu, akses pembiayaan juga menjadi perhatian utama dalam upaya mendorong UMKM naik kelas. Karena itu, Disperindag KUKM terus mendorong kolaborasi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan agar pelaku usaha memiliki akses permodalan yang lebih luas untuk mengembangkan usahanya.
“UMKM untuk naik kelas membutuhkan pembiayaan. Karena itu diperlukan kerja sama dengan pihak perbankan maupun lembaga permodalan agar pelaku UMKM memperoleh akses pinjaman untuk mengembangkan usahanya,” pungkas Haryono.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen berharap pelayanan publik semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, perbankan, dan pelaku UMKM dalam membangun ekonomi daerah yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.(K24/Ilham)
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
