Sejumlah Warga Desa Depokrejo Belum Sepakat dengan Pembangunan Drainase

oleh -

KEBUMEN, Kebumen24.com,- Adanya rencana pembangunan drainase sepanjang 800 meter di Desa Depokrejo, hingga saat ini belum ada titik temu antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Kebumen. Pembangunan drainase terasebut, dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan banjir di wilayah desa Adikarso Kecamatan Kebumen.

Hal itu mengemuka saat digelar Musyawarah Kesepakatan dan Penetapan Harga pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tanah untuk Drainase Desa Adikarso – Depokrejo di Balai Desa Depokrejo Senin, 6 September 2021. Hadir dalam kesempatan itu Kabid Binamarga Dinas PUPR Bahtiar Ahmad, BPN dan juga pemerintah Desa Adikarso dan Depokrejo.

Sunarman (60) selaku perwakilan warga Desa Depokrejo mengatakan masyarakat hingga saat ini belum setuju dengan penetapan harga oleh pemerintah. Dikarenakan harga yang ditawarkan Rp 23 juta per ubinya sedangkan warga masih bertahan di angka Rp 35 juta per ubinya.

Selain itu ganti rugi bangunan juga belum jelas. Seperti pembangunan jembatan dan juga ganti rugi rumah yang dilewati jalur irigasi tersebut. Kendati begitu, dirinya bersama dengan warga lain tetap menghormati keputusan dari pemrintah, dimana. meminta permasalahan penggantian lahan ini untuk dibawa ke ranah meja hijau agar menemukan titik terang.

” Ya harapan kami semoga dari pemerintah bisa menggembirakan masyarakat sesuai dengan tuntuntan kami, kami harapkan seperti iti,” Terangnya.

Sementara itu Kabid Binamarga Dinas PUPR Kebumen Bachtiar Ahmad mengatakan pembebasan lahan kali ini diperuntukkan untuk menanggulangi genangan air di persawahan desa Adikarso. Dengan begitu saluran air yang berada di Depokrejo ini bisa menjadi lebih lancar.

Adapun penyebab penolakan warga dikarnakan adanya perbedaan persepsi terkait dengan ukuran tanah. Padahal dari Badan Pertanahan Negara juga telah menyampaikan ke masyarakat dengan hasil ukur dari tanah mereka.

” Kalo nilai ganti rugi yang menghitung dari appraisal, sudah kami bacakan tadi masing masing orang menerima hak berapa,  per orang sudah mencatat itu ganti rugi maksimal dari pemrintah jumlah totalnya sekitar Rp 700 juta,” Jelasnya

Bachtiar mengungkapkan hasil musyawarah dengan warga yang terdampak pembebasan lahan, belum semuanya menyepakati. Untuk itu pemerintah akan melakukan tahapan selanjutnya, dimana, sesuai PP 19 tahun 2021 warga diberi kesempatan 14 hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Kebumen. Jika warga keberatan, maka penentuan harga akan diproses melalui Pengadilan.

” Jadi nanti nanti kita diundang sidang, warga juga diundang sidang,  nanti putusan hukum oleh Pengadilan negri menjadi keputusan yang bernilai tetap, sehingga kita membayar berapa ya kita ngikut putusan Hakim. Tapi jika dari 14 hari itu warga tidak mengajukan keberatan ke pengadilan prosesnya nanti kita melakukan penitipan ganti rugi ke Pengadilan, yang secara hukum tanahnya menjadi hal pemerintah,” Pungkasnya.(K24/IMAM).