SRUWENG, Kebumen24.com – Dugaan kasus korupsi program rumah tidak layak huni (RuTiLaHu) dari Kemensos yang ada di Dinas Sosial Kebumen kini mulai terkuak. Terindikasi bantuan untuk rakyat miskin senilai Rp 15 juta itu dipangkas anggarannya kurang lebih Rp 4 – 5 juta oleh sejumlah oknum.
Terkait hal itu dibenarkan oleh Heru Suparmono salah perima bantuan warga RT 02 RW 04 Dukuh Cilalung Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Daikuinya bantuan RTLH yang seharusnya diterima 15 juta rupiah, namun saat menerima bantuan dirinya hanya menerima 10 Juta. Bantuan dipotong sebesar 5 juta rupiah dengan alasan administrasi.
‘’ Saat itu sekitar tahun 2019 saya menerima bantuan program RTLH nilainya 15 juta, tapi pas saya terima itu dipotong 5 juta, Itu pun bentuknya material. Kata petugasnya pemotongan ini buat administrasi. Karna saya nggak paham dan saya sifatnya hanya menerima ya saya terima saja dan saya disuruh tanda tangan diatas materai saat itu,’’ungkapnya saat ditemui dirumahnya, Kamis 31 Desember 2020.
.
Lebih lanjut Heru mengatakan, bahwa saat akan menerima bantuan Bedah Rumah RTLH pada tahun 2019, saat itu dirinya bersama dengan sekitar 40 Kepala Keluarga penerima lainya, diminta oleh petugas untuk datang ke salah satu Bank di Kebumen dalam rangka proses pencairan melalui rekening. Setelah cair, dana tersebut diminta untuk menyerahkan petugas atau coordinator yang mengurusi bantuan RTLH, dengan alasan akan dikumpulkan terlebih dahulu. Karna tidak begitu faham dirinyapun menyerhakan uang tersebut.
” Pada saat itu saya dan penerima yang lain yang masih warga kejawang juga sekitar 40 orang diminta untuk mencairkan dana ke Bank di Kebumen. tapi setelah cair uang itu diminta lagi oleh petugas ngurusin RTLH ini, karna saya kan nggak paham ya saya nurut aja. Pokoknya intinya saya percaya ajalah,’’ucapnya.
Adapun setelah itu, bantuan diserahkan dalam bentuk material dengan senilai Rp 10 juta rupiah. Kemudian ia diminta untuk menandatangani surat bermaterai. Selain itu dirinya juga diminta untuk tidak menyebutkan jika bantuan yang ia terima hanya 10 juta, tapi 15 juta. Meski menerima, namun sebenarnya dalam hati tetap merasa keberatan dan sempat berfikir kenapa bantuan dipotong hingga sampai segitu banyaknya.
‘’ Sebetulnya kami tetap berat dan betanya tanya dalam hati, kon potonganya banyak banget bisa sampai 5 juta. Tapi mau gimana lagi kami hanya masyarakat kecil dan dari pada nggak dapat bantuan mending saya terima saja,’’ujarnya.
Heru berharap kepada pemerintah, jika memang ada bantuan untuk masyarakat miskin seyogyanya dipastikan sampai sutuhnya ke masyarakat.
Perlu diketahui, sebelumnya Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kebumen, Eko Widianto membenarkan bahwa program RTLH dulu ditangani oleh Dinsos Kebumen. Namun adanya program tersebut dirinya belum menjabat sebagai Dinsos. Dirinya ditunjuk sebagai Kepala Dinsos pada 3 Januari 2020. Sedangkan program RLTH itu berlangsung pada tahun 2019, yang merupakan program dari Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Sosial. Pada saat itu, Kebumen dipilih sebagai salah satu kabupaten yang mendapat jatah bantuan RTLH.
Ia pun mengaku tahu bahwa program ini diduga ada penyelewengan saat Dinsos dikirimi surat dari Kapolres untuk pemanggilan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). TKSK ini dianggap mengetahui persis pengelolaan bantuan ini karena ia ditunjuk untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.
Eko menyebut, saat program ini bergulir hanya ada empat kecamatan yang mendapat bantuan RTLH itu, yakni Kecamatan Sruweng, Mirit, Karangsambung dan Klirong. Masing-masing kecamatan itu ada satu TKSK sebagai relawan yang mendampingi program tersebut.
Eko juga mengaku siap jika harus dimintai keterangan oleh Polisi untuk menjelaskan terkait program ini dengan bersikap kooperatif. Yang pasti ia menegaskan, dirinya tidak pernah menangani program itu karana pada saat 2019 lalu, Kepala Dinsos Kebumen masih dijabat oleh Dwi Budi satrio, yang kini pindah tugas menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kebumen.
Eko juga menyatakan, pada saat refkeksi akhir tahun bersama Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, sudah diminta untuk melakukan pengecekan soal data program RLTH yang dulu ada di Dinsos. Pihaknya juga sudah berkirim surat panggilan kepada TKSK untuk datang ke Dinsos guna dimintai keterangan.
Sebelumnya diketahui kabar dugaan korupsi RTLH mengemuka dari Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, usai menghadiri acara Penyelarasan Visi Misi Bupati dengan program OPD tahun 2021, Senin 28 Desember 2020, di kawasan Rumah Dinas Bupati Kebumen.
Arif yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kebumen menyebut, dirinya mendengar informasi bahwa ada pemotongan bantuan RTLH yang bersumber dari Kementerian Sosia (Kemensos).
Wabup Arif menegaskan, jumlah bantuan yang ada pun tidak sedikit yaitu sejumlah 120 bantuan. Jika setiap bantuan itu disunat Rp5 juta per rumah, maka dari total 120 bantuan itu, maka diperkirakan kerugian negara dalam hal ini mencapai Rp 600 juta.
Untuk itu, Arif menyatakan, pihaknya telah meminta OPD terkait dalam hal ini Dinsos PPKB guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Ia menyampaikan, jika kabar itu benar, maka sangat disayangkan karena citra Kebumen di luar akan semakin tidak baik.
Terkait hal itu, Kapolres Kebumen AKBP Piter Yanottama sebelumnya juga telah menyatakan, pihaknya masih mendalami adanya informasi dugaan penyalahgunaan anggaran dalam program RTLH dengan mulai melakukan penyelidikan untuk dijadikan alat bukti
Piter menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pemangku kepentingan yang melakukan korupsi dana bantuan sosial. Terlebih jika itu menyangkut bantuan dana Covid-19. Karena itu, dalam kaitanya dengan dugaan korupsi program RTLH, pihaknya menyelidiki dugaan kasus ini agar terang benderang dengan mengumpulkan informasi. Termasuk menunggu hasil audit dari Inspektorat Pemda Kebumen. (K24/IMAM).
TONTON VIDEONYA ;
