Pastikan Laporan Dugaan Penyimpamgan Dana Desa, Warga Sitiadi Datangi Inspektorat

oleh -143 views
istimewa

KEBUMEN, Kebumen24.com – Perwakilan warga Desa Sitiadi, Kecamatan Puring mendatangi Inspektorat Kabupaten Kebumen, Senin 16 November 2020. Kedatangan dimaksud untuk menanyakan sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan penyimpangan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa setempat.

 

perwakilan warga, Nur Ismail Anas menjelaskan, tindak lanjut ini sebagai bentuk luapan keresahan warga karna selama ini sederet program pemerintahan desa dinilai tidak berjalan sesuai aturan, hingga berujung pada pelaporan ke instansi terkait.

 

“Kami berharap ada tindak lanjut dari Inspektorat. Hal yang kami adukan memang sesuai tupoksinya. Jadi silahkan di audit,” ujarnya.

 

Tidak hanya Inspektorat, kata Anas, dirinya bersama warga lain juga melaporkan dugaan serupa dengan berkas lain ke Polres Kebumen. Hal itu dipicu dugaan sang Kades terkait penyimpangan alokasi dana desa.

 

“Kita mengecek hasil surat ke Inspektorat dan Polres. Kita akan kawal terus karena takutnya ngendon (terhenti). Kalau tidak ada tindak lanjut akan kita datangi terus,” imbuhnya.

 

Perlu diketahui, bahwa sebelumnya ratusan warga Desa Sitiadi, Kecamatan Puring telah mendatangi Kantor Kepala Desa dan mendesak sang Kades untuk mundur. Terdapat 11 point permasalahan yang telah dirangkum warga sebagai bahan laporan. Antara lain penyalahgunaan dana APBDes anggaran tahun 2019 untuk alokasi pembelian kursi. Selain itu indikasi penyalahgunaan anggaran dengan mangkraknya bangunan fisik Kantor Desa.

 

Anas menjelaskan, berkenaan kepastian tindak lanjut laporan ke Inspektorat yakni terkait dugaan program Padat Karya Tunai (PKT) yang dinilai tidak sesuai aturan.

 

“Ada dugaan pengerjaan rabat beton nominal sekitar Rp 447 juta dan pembangunan ruko sekitar Rp 270 juta pakai DD yang seharusnya PKT untuk pemberdayaan tapi malah diborongkan,” terangnya.

 

Kedatangan belasan warga ke Inspektorat tersebut diterima langsung jajaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan itu, pihak Inspektorat memastikan akan menindak lanjuti laporan sesuai aturan dan kaidah yang berlaku.

 

“Kita tidak bisa bicara seberapa lama karena kondisinya sedang seperti ini. Kalau cuma penugasan secara tanggal biasanya 7 hari tapi itu bisa lebih karena kita harus cek fisik juga dan sebagainya. Ada juga yang spesifik banget kita minta bantuan PU misal coredril,” jelas APIP Inspektorat Kabupaten Kebumen, Akhmad Harun.

 

Terpisah, Kepala Desa Sitiadi (P) merespon adanya laporan tersebut dianggap menimbulkan konflik horisontal yang berimbas pada perpecahan antar warga.

 

“Bagaimanapun ini bisa dikatakan kondisi sudah pecah mengakibatkan konflik sesama warga. Maka saya tidak menghendaki,” tuturnya, beberapa waktu lalu.

 

Atas laporan ke instansi terkait, dirinya masih menunggu tindak lanjut sebab belum ada kejelasan status atas laporan tersebut.

 

“Saya menunggu karena kami dilaporkan belum jelas status saya. Apa disitu saya selaku terlapor atau terdakwa atau apa,” pungkasnya. (K24/IMAM)

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
Jurnalis Kebumen

Tinggalkan Balasan