ADIMULYO, Kebumen24.com – Ratusan warga Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen mengggelar aksi unjuk rasa di Kantor Balai Desa setempat. Warga menuntut kepala desa untuk mundur dari jabatannya atas dugaan perselingkuhan dengan warganya sendiri.
Dalam aksi warga yang dilakukan pada hari Kamis, 2 Juli 2020 tersebut, para warga menyuarakan aspirasi dan tuntutan dengan membawa berbagai atribut spanduk bernada tuntutan agar kepala desa mundur dari jabatannya. Meski begitu, aksi demo berlangsung kondusif dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP Kebumen.
Aksi demo kemudian dilakukan mediasi antara perwakilan warga dengan pihak Pemerintahan Desa, serta unsur Muspika Adimulyo, Dispermades PPPA, dan Pihak Kepolisian. Adapun dari hasi mediasi yang berjalan singkat dan belum membuahkan hasil.
Terkait hal itu, Yuli Ikhtiarto selaku kuasa hukum warga meminta agar BPD segera membuta surat rekomendasi penonaktifan Kades kepada Bupati Kebumen.
“Kami minta BPD untuk membuat surat rekomdendasi untuk penonaktifan Kades kepada Bupati Kebumen”, Kata Yuli.
Sementara itu, Maksudin salah seorang warga mengungkapkan, dirinya dan warga yang lain menuntut agar kadesnya mundur dari jabatannya. Hal tersebut lantaran diketahui adanya dugaan kasus perselingkuhan antara Kepala Desa Mulyono dengan salah satu warga SNK (29) yang dinilai sangat mencoreng nama baik desanya. Terlebih ini dilakukan terhadap warganya sendiri yang masih berstatus istri orang lain. Bahkan, warga juga mendapati adanya bukti pernikahan siri keduanya.
“Kami minta Kades untuk segera mundur dari jabatannya karena sudah melakukan perbuatan yang kurang terpuji dan mencoreng nama baik desa” ujarnya.
Menanggapi tudingan dan tuntutan warganya, Kades Adimulyo Mulyono mengatakan bahwa sebenarnya masalah itu telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan yang bersangkutan dan telah diproses pihak berwajib. Mulyono juga tidak menampik atas tudingan perselingkuhan yang dialamatkan kepadanya. Selain itu, Dirinya pun telah meminta maaf dihadapan masyarakat dan menjelaskan terkait tuntutan warga tentu membutuhkan mekanisme sesuai ketentuan yang ada. Untuk itu, masyarakat diminta dapat menghargai proses hukum yang tengah berjalan.
“Sebenaranya persoalaan ini telah selsesai secara kekeluargaan, dan proses hukum juga sudah berjalan. Kami minta masyarakat dapat menghargai proses hukum yang tengah berjalan ini” ungkapnya.
Mulyono menduga, terakit tuntutan mundurnya dirinya dari jabatan lantaran adanya unsur kepentingan politik. Dimana para rival politik saat pemilihan kepala desa tahun 2019 silam sengaja mendorong agar warga menuntut mundur.
Usai dilakukan meidiasi warga pun mulai membubarkan diri dengan raut wajah penuh kekecewaan lantaran tuntun mereka belum terpenuhi. Rencananya warga akan kembali melakukan aksinya ke pendopo bupati dangan jumlah masa yang lebih banyak pada pekan depan. K24/Arta).
