Inilah Sejarah Singkat Disdukcapil Kebumen: Dari Buku Catatan Hingga Data Elektronik Warga

KEBUMEN, Kebumen24.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen memiliki perjalanan panjang yang mencerminkan perkembangan pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Awalnya, lembaga ini dikenal sebagai Kantor Catatan Sipil, yang hanya mengurusi pencatatan sipil. Seiring waktu, tanggung jawabnya meluas hingga mengatur urusan kependudukan, sehingga pada 2009 kantor ini resmi berganti nama menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, sesuai dengan SOTK baru.

Pada 2013, kantor Disdukcapil pindah ke Jalan HM. Sarbini No. 91 Kebumen, meninggalkan lokasi lama di Jalan Veteran No. 1, yang kini menjadi Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen. Perubahan struktur organisasi terjadi setelah penilaian indikator dan kelas interval, mencakup jumlah penduduk, kecamatan, kelurahan, mobilitas penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Struktur organisasi saat ini menggunakan tipe B Pola, terdiri dari Sekretariat (2 sub bagian) dan tiga bidang utama, masing-masing dengan tiga sub koordinator. Namun, mulai 2023, ketentuan koordinator diganti dengan Tim Kerja, sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2023.

Pejabat pimpinan tinggi Disdukcapil Kabupaten Kebumen diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur, sesuai Permendagri Nomor 60 Tahun 2021. Berikut nama-nama pejabat yang pernah memimpin Disdukcapil Kebumen:

Marto Darsono (1975-1979) – Kantor Catatan Sipil
Ramelan (1980-1984) – Kantor Catatan Sipil
Naniek Soeparni, B.A. (1985-2000) – Kantor Catatan Sipil
Hj. Sumartini, S.H. (2001-2003) – Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Munhamir, S.Sos. (2003-2005) – Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk
Drs. Najmudin (2005-2006) – Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk
Tri Waluyo, S.Sos. (2006-2008) – Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk
Adi Pandoyo, S.H., M.Si. (2009-2010) – Disdukcapil
Bambang Hudrayanto, M.Pd. (2010-2011) – Disdukcapil
Ahmad Ujang Sugiono, S.H. (2011-2014) – Disdukcapil
Drs. Frans Haidar, MPA (2014–2019) – Disdukcapil
Maskhemi, M.Pd. (2019–2021) – Disdukcapil
Anna Ratnawati, S.KM., M.Si. (2022-2024) – Disdukcapil
Jamal Darwanto, S.E., M.M. (2024-sekarang) – Disdukcapil

Sejarah Pencatatan Sipil di Indonesia

Catatan sipil di Indonesia dimulai pada masa Hindia Belanda dengan Burgerlijk Stand (BS), yang mencatat kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, dan kematian. Pada masa itu, penduduk dibagi menjadi tiga golongan: Eropa, Timur Asing (Tionghoa dan Bukan Tionghoa), serta Bumi Putera (Indonesia Asli). Setiap golongan memiliki peraturan catatan sipil yang berbeda, mencerminkan diskriminasi kolonial.

Seiring perkembangan politik dan pengaruh Politik Etis Belanda, layanan Catatan Sipil mulai diperluas bagi semua golongan. Ordonansi tahun 1917 dan 1920 memberikan layanan bagi Golongan Tionghoa dan Bumi Putera tertentu. Layanan ini kemudian diperluas lagi hingga menjangkau semua penduduk tanpa membedakan status sosial atau agama.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), istilah Burgerlijk Stand diganti menjadi Kantor Pencacah Jiwa, dan sistem penomoran akta mengikuti tahun penanggalan Jepang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, layanan pencatatan sipil dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia dengan integrasi ke dalam administrasi daerah hingga terbentuk Disdukcapil seperti sekarang.

Dinas ini tidak hanya mencatat hak sipil warga, tetapi juga menjadi sumber data vital bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan, memastikan kepastian hukum, dan mempermudah pelayanan publik.

Sumber: