Kabupaten Kebumen Siap Jadi Kandidat Ibu Kota Provinsi ‘’Jasela’’

KEBUMEN, Kebumen24.com – Kabupaten Kebumen belakangan kini tengah menjadi sorotan setelah namanya muncul sebagai salah satu kandidat dalam wacana pembentukan Provinsi Jawa Selatan (Jasela). Inisiatif ini diusulkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah selatan Jawa Tengah dan sekitarnya.

Hal ini terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Kawasan Jawa Selatan Menuju Indonesia Emas” yang digelar di Aula Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama (UMNU) Kebumen, Sabtu, 25 Januari 2025. Acara dihadiri berbagai pemangku kepentingan dengan pembahasan yang strategis dan penuh optimisme.

FGD tersebut menghadirkan dua narasumber utama: Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si., Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah sekaligus Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, serta Rektor UMNU Kebumen, Dr. Imam Satibi, M.Pd.I., yang juga Ketua PCNU Kebumen. Hadir pula sejumlah tokoh penting, seperti Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO) Kebumen Dr. Herniyatun, M.Kep., Sp.Mat., Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kebumen Bahrun Munawir, SSTP., M.Si., dan Rais Syuriah PCNU Kebumen KH Afifuddin Chanif Al Hasani serta sejumlah tokoh penting.

Diskusi yang berlangsung interaktif ini memberikan gambaran cerah tentang masa depan Kebumen dan kawasan Jasela. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Kebumen siap menjawab tantangan sekaligus menjadi pelopor pembangunan di wilayah selatan Jawa Tengah.

Dr. H. Abdul Kholik, memaparkan pentingnya pengembangan kawasan Jasela untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Ia mengungkapkan berbagai tantangan pembangunan di Jawa Tengah, termasuk disparitas antar kawasan, tingginya populasi miskin, kurangnya konektivitas infrastruktur, serta minimnya produk unggulan daerah.

Kawasan Jasela, yang mencakup Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Purbalingga, dan Banjarnegara, memiliki potensi besar di sektor maritim, pertanian, dan pariwisata.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, DPD RI mengusulkan kerangka solusi berupa pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta sinergi pembangunan berbasis potensi daerah. Salah satu rencana strategis yang dibahas adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Cilacap-Yogyakarta, jalur kereta api ganda Kroya-Bandung, revitalisasi pelabuhan perikanan, serta pengembangan jalur pariwisata.

“Kawasan Jasela harus menjadi prioritas pembangunan, baik di tingkat nasional maupun regional. Pengembangan kawasan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai poros ekonomi strategis,” jelas Dr. Abdul Kholik.

Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, total anggaran belanja daerah (APBD) kawasan Jasela mencapai Rp17,6 triliun dengan populasi penduduk sekitar 8,17 juta jiwa. Dengan luas wilayah 6.464,2 km², kawasan ini memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Tengah.

Untuk itu, Abdul Kholik, menegaskan pentingnya akselerasi pembangunan di Jawa Tengah. Ia mengungkapkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk mencapai 30,88 juta jiwa ini memiliki tantangan besar dalam pemerataan pembangunan.

“Populasi sebesar ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi tantangan besar dalam pembangunan provinsi. Kami melihat, Jawa Tengah memerlukan akselerasi melalui kebijakan strategis yang dapat menciptakan poros pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujar Abdul Kholik.

Menurutnya, pembangunan di Jawa Tengah saat ini masih terpusat di wilayah Semarang. Oleh karena itu, ia mengusulkan skema pengembangan tiga poros utama, yaitu Semarang-Kendal-Batang, Purwodadi-Kudus-Pati, serta Pekalongan-Tegal-Brebes. Namun, ia menyoroti perlunya perhatian khusus pada wilayah selatan Jawa Tengah, yang masih menghadapi tantangan besar, termasuk tingginya tingkat kemiskinan.

“Zona selatan Jawa Tengah membutuhkan kebijakan khusus untuk mengembangkan potensi yang ada sekaligus mengatasi masalah mendasar, seperti tingginya angka kemiskinan. Saat ini, banyak wilayah di selatan masih berada di zona merah peta kemiskinan,” tegasnya.

Sebagai solusi, Abdul Kholik mengusulkan konsep Jasela, sebuah inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah selatan Jawa Tengah. Ia menambahkan bahwa ide ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat.

“Konsep Jasela ini mencakup wilayah seperti Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, dan sekitarnya. Pembangunan ini diharapkan dapat mengubah zona selatan menjadi lebih mandiri. Bahkan, jika diwujudkan, Kebumen memiliki potensi untuk menjadi salah satu opsi ibu kota provinsi baru di wilayah selatan,” katanya.

Meski demikian, Abdul Kholik menyebut bahwa konsep ini masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kajian mendalam serta penggalangan dukungan lebih lanjut. Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merealisasikan konsep ini.

“Kita akan terus dorong langkah-langkah ini. Jika dukungan masyarakat semakin besar, kita akan komunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Harapannya, pembangunan di selatan Jawa Tengah dapat lebih maju dan merata,” tutup Abdul Kholik.

Rektor UMNU Kebumen, Dr. Imam Satibi, M.Pd.I., menyampaikan dukungannya terhadap gagasan pembentukan Provinsi Jawa Selatan sebagai langkah strategis untuk mendorong pembangunan kawasan selatan Pulau Jawa.

“Saya pikir ini adalah isu aglomerasi, bagaimana kita bisa menyatukan kawasan, berkembang bersama, dan maju bersama. Menurut saya, ini menjadi kebutuhan yang harus kita perjuangkan bersama,” ujar Dr. Imam Satibi.

Menurut Dr. Imam, ide membangun kebersamaan untuk kawasan Jawa Selatan adalah gagasan yang sangat baik dan layak didukung. Namun, ia menekankan bahwa diperlukan wadah yang jelas untuk merealisasikan program-program tersebut.

“Kita perlu wadah untuk mengakomodasi program-program itu, sehingga dapat dieksekusi dengan dampak positif yang nyata,” tambahnya.

Dr. Imam juga mengungkapkan bahwa jika opsi pembentukan Provinsi Jawa Selatan menjadi kenyataan, Kebumen memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kandidat ibu kota provinsi tersebut.

“Dengan segala potensi yang dimiliki, Kebumen siap untuk menyongsong peluang ini. Apalagi, dari hasil FGD tadi, dukungan terhadap ide ini sangat kuat, termasuk kajian sejarah yang menunjukkan adanya jejak-jejak pengembangan terkait gagasan ini,” jelasnya.

Meski demikian, Dr. Imam menekankan bahwa proses ini tidak bersifat memaksakan, melainkan harus mencari formulasi terbaik bagi semua kabupaten di wilayah selatan Jawa.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita keluar dari berbagai permasalahan, seperti angka kemiskinan, keterputusan akses, ketimpangan, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPD RI yang telah memberikan penguatan dan kontribusi positif terhadap kajian ini. “Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan pandangan yang memperkaya diskusi ini,” tutup Dr. Imam Satibi.

Rektor UNIMUGO Kebumen, Dr. Herniyatun, M.Kep., Sp.Mat., menyatakan siap mendukung terhadap peluang besar yang ada di wilayah Jawa Selatan.

“Kami tentu sangat mendukung adanya peluang ini. Jika ada peluang yang bagus dan rasional, mengapa tidak kita manfaatkan? Kita harus mengambil kesempatan ini,” ujar Dr. Herniyatun dengan penuh optimisme.

Lebih lanjut, ia menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Kebumen yang dinilainya sangat potensial. “Saya yakin, Kebumen memiliki banyak orang hebat. Insyaallah, SDM Kebumen sudah siap menghadapi berbagai tantangan. Apalagi, Kebumen sudah memiliki perguruan tinggi dan berbagai fasilitas penunjang lainnya,” jelasnya.

Dr. Herniyatun menegaskan bahwa Kebumen telah memiliki kesiapan yang lebih baik untuk berkontribusi di berbagai sektor. “Di mana pun posisinya, saya yakin Kebumen mampu memberikan manfaat yang besar. Ini adalah peluang besar untuk kita, dan insyaallah Kebumen sudah layak dan siap,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kebumen, Bahrun Munawir, SSTP., M.Si., menyampaikan pandangannya terkait pentingnya otonomi daerah dalam mendukung percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Jawa Selatan.

Menurutnya, otonomi daerah hadir untuk memenuhi dua tujuan utama. Kedua hal ini, dapat dicapai melalui akselerasi pengembangan wilayah Jawa Selatan.

“Yang pertama adalah memberikan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, dan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” jelasnya.

“Kenapa pengembangan wilayah Jawa Selatan penting? Karena ketika wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka akses pelayanan publik akan lebih mudah dijangkau. Selain itu, potensi-potensi yang selama ini belum optimal, seperti di sektor pertanian, maritim, dan pariwisata, dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tambahnya.

Bahrun juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Tengah. Ia optimistis bahwa pengembangan kawasan di Jawa Selatan dapat menjadi solusi atas ketimpangan tersebut.

“Apalagi, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Penataan Kawasan Perkotaan. Ini menunjukkan bahwa aglomerasi dan pengembangan kawasan menjadi kebutuhan strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan,”imbuhnya.

Ia juga menyinggung potensi Kabupaten Kebumen sebagai salah satu opsi ibu kota kabupaten baru di kawasan Jawa Selatan. “Secara historis, Kebumen memiliki keunikan, karena dulunya merupakan gabungan dari tiga kabupaten, yaitu Ambal, Kebumen, dan Karanganyar. Posisi geografis Kebumen juga strategis, sehingga memiliki peluang besar jika dijadikan pusat pemerintahan,” ujarnya.

Namun, Bahrun menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah. Pemda harus memantaskan diri, baik dari sisi penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).

‘’Pembangunan tidak hanya sebatas infrastruktur, tetapi juga bagaimana kita membangun kualitas SDM masyarakatnya,”tukasnya.

Bahrun berharap rencana ini dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Selatan. “Jika hal ini benar-benar terwujud, masyarakatlah yang akan merasakan manfaat terbesar dari pembangunan ini,” pungkasnya.(K24/*/Sukron).