KEBUMEN, Kebumen24.com – Rektor Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama (UMNU) Kebumen, Dr. Imam Satibi, menegaskan pentingnya peran komite sekolah dalam mendukung kemajuan pendidikan. Partisipasi komite sekolah bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sebuah kontribusi nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.
Sebagai seorang praktisi akademisi dan pemerhati pendidikan Ia mengapresiasi kerja keras komite sekolah yang selama ini telah membantu sekolah dalam berbagai aspek. Ini mulai dari penggalangan dana hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar
“Komite sekolah adalah ujung tombak dalam mendorong kemajuan pendidikan. Tanpa peran serta mereka, banyak program dan kegiatan sekolah yang mungkin tidak bisa terlaksana dengan baik,” ujar Dr. Imam Satibi yang sekaligus Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen, melalui rilisnya, Kamis 25 Juli 2024.
Imam Satibi menilai, keberadaan komite sekolah justru membantu meringankan beban sekolah. Terutama dalam hal pengadaan fasilitas dan kebutuhan operasional lainnya.
‘’Ini adalah bentuk gotong royong yang harus kita dukung dan apresiasi,” tambahnya.
Dr. Imam Satibi juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan komite sekolah. Menurutnya, dengan keterlibatan yang lebih besar dari orang tua, maka komunikasi antara sekolah dan orang tua akan semakin baik, sehingga berbagai kebutuhan dan masalah dapat segera diatasi bersama-sama.
“Keterlibatan orang tua dalam komite sekolah juga menjadi wujud nyata dari tanggung jawab kita bersama dalam mendidik anak-anak kita. Komite sekolah adalah mitra strategis yang tidak bisa kita abaikan. Mari kita jaga dan tingkatkan peran serta mereka demi kemajuan pendidikan di daerah kita,”ajaknya.
Disisi lain Imam Satibi menyebutkan ketidak jelasan regulasi boleh dan tidaknya adanya pungutan di sekolah negeri menjadi kerentanan bagi penyelenggara pendidikan. Lebih lebih saat mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuat edaran larangan pungutan.
Kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 20 % dari postur tubuh anggaran pemerintah juga masih menjadi perdebatan. Hal ini berakibat pada bola liar dimana masing masing subyek melakukan interpretasi sendiri sendiri. Intervensinya pihak pihak luar yang menggunakan celah hukum ini menambah carut marutnya dunia pendidikan.
‘’Menurut saya kebutuhan pendidikan selama ini masih jauh dari cukup apabila kita pingin mengoptimalkan mutu pendidikan. Namun demikian juga jangan sampai jadi celah pungutan secara liar,’’imbuhnya.
Satibi menandaskan, pendidikan yang berkualitas sangat membutuhkan anggaran yang memadahi. Jika hanya mengandalkan Bos, sekolah maka akan stagnant. Komite sebagai mediator tentu memiliki peran yang sangat penting membantu sekolah dalam mengkomunikasikan dengan orang tua murid.
‘’ Kalau hanya mengandalkan Bos saya yakin sekolah akan stagnant. Komite yang berperan sebagai mediator tentunya sangat berperan penting membantu sekolah dalam mengkomunikasikan dengan orang tua murid,’’ucapnya.
Lebih lanjut Imam Satibi juga menyoroti soal peristiswa keributan antar Ormas dan LSM di wilayah Kecamatan Sruweng baru baru ini. Ia meminta lembaga penegak hukum harus jelas memberikan kepastian hukum. Demikian pula persoalan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pungutan bersumber dari masyarakat.
‘’ Lembaga Penegak Hukum harus jelas memberikan kepastian hukum demikian pula persoalan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pungutan bersumber dari masyarakat. Jika hal ini tidak ada kepastian maka saya khawatir penyelenggara pendidikan hanya jadi bulan bulanan,’’pungkasnya.(K24/*).
Eksplorasi konten lain dari Kebumen24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
